Sleman. Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma (FTW) Yogyakarta pada Sabtu, 27 September 2025, menyelenggarakan seminar bertajuk “Perempuan dan Penyandang Disabilitas: Agen Perdamaian yang Terlupakan”.
Perwakilan Tim Steering Committee, Toberias Anri, Albertus Deklin, dan Marselinus Christopher Judeo, menjelaskan bahwa tema ini dipilih dengan tujuan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk turut memberi kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut mereka, ketika kesempatan tersebut benar-benar hadir, akan terwujud sebuah kehidupan bersama yang lebih baik, adil, dan damai.
Acara yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 12.30 ini diikuti oleh kurang lebih 50-an mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta. Peserta berasal dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kehadiran peserta lintas kampus ini memperlihatkan semangat bersama untuk belajar mengenai pentingnya inklusi sosial serta peran aktif berbagai kelompok dalam menjaga perdamaian.
Rm. Martinus Joko Lelono, selaku pendamping panitia, mengatakan, “Seminar ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghadirkan masyarakat yang lebih inklusif dan melahirkan generasi muda yang siap menjadi penjaga perdamaian.”
Seminar menghadirkan dua narasumber utama, yakni R.R. Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H. (Direktur Sabda Foundation sekaligus Konsultan GEDSI/Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dan Purwanti (Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga SIGAB/Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel).
Keduanya merupakan tokoh yang telah lama berkiprah dalam memperjuangkan isu kesetaraan, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta pemberdayaan perempuan.
Sesi pertama diisi oleh Purwanti, yang menyoroti pentingnya memahami realitas sehari-hari penyandang disabilitas. Ia menegaskan, meskipun negara telah membuat sejumlah kebijakan untuk mengakui dan memenuhi hak-hak mereka, pelaksanaannya masih jauh dari harapan.
“Upaya negara sering kali bersifat prosedural dan belum menyentuh kebutuhan nyata di lapangan. Negara juga belum sepenuhnya menggunakan kewenangannya untuk memberi jaminan nyata terhadap hak-hak difabel,” terang Purwanti.
Akibatnya, banyak penyandang disabilitas terpaksa bertahan di sektor usaha mikro, yang dalam praktiknya belum mampu memberikan perlindungan memadai bagi pemenuhan hak-hak dasar mereka.
Pada sesi kedua, R.R. Nurul Saadah Andriani menguraikan pentingnya melakukan advokasi perdamaian dengan cara yang inklusif. Ia menolak pandangan yang hanya menempatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang perlu dikasihani. “Kedua kelompok ini adalah mitra strategis yang dapat memainkan peran penting dalam upaya menjaga perdamaian,” sebut Nurul.
Ia lantas menawarkan tiga langkah konkret dalam proses advokasi. Pertama, memahami situasi secara utuh. Kedua, melihat potensi yang ada. Ketiga, melakukan aksi nyata melalui kampanye, dialog, serta kerja sama lintas pihak.
Selain sesi pemaparan narasumber, seminar juga menghadirkan ruang diskusi kelompok. Dalam forum ini, para peserta diajak untuk berdialog, bertukar pikiran, serta merumuskan gagasan bersama terkait tema yang diangkat.
Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kembali, menjadi sarana refleksi kolektif sekaligus penguatan pemahaman mengenai peran strategis perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengupayakan perdamaian dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.
Melalui seminar ini, peserta tidak hanya diajak memahami problematika yang dihadapi oleh perempuan dan penyandang disabilitas, tetapi juga menyadari bahwa keduanya memiliki potensi besar untuk menjadi agen perdamaian.
Harapannya, seminar ini dapat menjadi langkah awal yang melahirkan gerakan lebih luas di kalangan generasi muda, untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sungguh menghargai keberagaman.
