Bantul. Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Waligereja Indonesia (PSE KWI) sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena diwarnai dengan sebuah semangat pembaruan sebagai upaya mewujudkan sebuah revitalisasi bagi Gerakan HPS dan menjawab kondisi konkret situasi pangan.
Hal ini disampaikan Mgr. Dr. Samuel Oton Sidin, O.F.M. Cap., Uskup Keuskupan Sintang sekaligus Ketua Komisi PSE KWI, usai Perayaan Ekaristi dan Project Launching Ceremony di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Ganjuran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 1 November 2023.
Launching project bertajuk “Revitalisasi Gerakan HPS Gereja Katolik sebagai Upaya Mewujudkan Pangan Berkeadilan Sosial-Ekonomi-Ekologi Melalui Program Piloting 2024-2032” didesain sebagai sebuah upaya riil terkait dengan misi penyelamatan kehidupan manusia yang mewujud sebagai upaya penanganan dalam bidang pangan dari hulu ke hilir.
Tim HPS Komisi PSE KWI yang dipimpin oleh Rm. Ewaldus, Pr dengan dukungan penuh dari Mgr. Samuel mengupayakan pelibatan sebanyak mungkin pihak, organisasi, maupun personal yang terpanggil dan secara aktif mendukung serta melakukan aksi agar Gerakan HPS tidak semata menjadi kegiatan seremoni atau selebrasi yang tidak berdampak, tetapi sungguh mampu mendagingkan sabda sebagai buah dari iman kristiani.
“Keberadaan tim HPS Komisi PSE KWI merupakan salah satu ujung tombak yang diharapkan dapat sungguh mendorong keberhasilan implementasi Gerakan HPS Gereja Katolik Indonesia,” ujar Mgr. Samuel.
Ditambahkannya, Komisi PSE KWI membuat suatu program jangka yang agak panjang, yakni 9 tahun, agar cita-cita mewujudkan ekonomi berkelanjutan pangan yang berkecukupan sebagai tanda kesejahteraan dalam kebersamaan dapat diwujudkan.
“Kita menghadirkan Kerajaan Allah di mana saja kita bergiat dan berada. Anggota Komisi PSE KWI melalui gerakan HPS berupaya menghadirkan Kerajaan Allah yang berlandaskan kasih pengharapan dan iman. Melalui gerakan HPS, kita berupaya agar masyarakat yang kita bina dan umumnya boleh mengenyam kesejahteraan secara komplet. Sukup makan dan minum, tidak berkekurangan, tidak mengalami stunting atau kelaparan. Sebab, Allah ingin kita semua hidup sejahtera,” tutur Mgr. Samuel
Ia pun berharap Komisi PSE KWI sungguh menjadi rasul-rasul yang berkeadilan dalam mengupayakan terwujudnya kesejahteraan bersama masyarakat melalui gerakan gerejani.
Selanjutnya, Rm. Ewaldus menjelaskan ada tiga poin dalam program konkret yang hendak dilaksanakan. Pertama, kesadaran akan anugerah pangan sebagai pemberian dari Tuhan. “Kita menghargai makanan dengan bersyukur dan yang paling penting mengajak orang untuk menghargai makanan. Caranya tidak makan berlebihan sekaligus tidak membuang makanan. Paus Fransiskus mengatakan, dengan membuang makanan, kita mencuri hak orang lain, terutama orang miskin yang tidak memiliki kecukupan pangan sehari-hari,” jelasnya.
Kedua, solidaritas pangan, yakni mengajak seluruh umat Katolik dan masyarakat untuk menyadari ada sesama yang masih berkekurangan makan bahkan kelaparan. Ungkap Rm. Ewaldus, baru-baru ini di Sumba ada ancaman serius kelaparan karena kemarau panjang dan kekeringan sehingga tidak bisa menanam apa-apa serta ancaman (hama) belalang.
“Ibu-ibu mencari makan, umbi-umbian, di hutan. Rasanya dalam hati menangis. Itulah kesadaran yang ditanamkan Gereja Katolik melalui solidaritas pangan. Bentuknya bisa memberi dukungan dalam bentuk makanan dan uang. Di Gereja Katolik, ada kolekte HPS. Itu membantu saudara-saudara di sekitar maupun di lingkup global,” papar Rm. Ewaldus.
Ketiga, pemberdayaan, yakni mengupayakan pengembangan pangan yang berparadigma ekologis atau lestari. “Dari situ akan berkelanjutan, menjadi makanan yang sehat, cukup, dan menghargai pangan lokal untuk semua orang. Sejarah HPS 20 tahun lalu di Ganjuran sebenarnya mengingatkan itu,” tunjuk Rm. Ewaldus
Oleh karena itu, keputusan penyelenggaraan acara launching project di Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dengan mengundang para Ketua Komisi PSE dari 37 keuskupan ini dilatarbelakangi sebuah alasan bahwa di sanalah pada tahun 1990 Rm. G. Utomo, Pr mendorong perwujudan gerakan HPS yang menghasilkan Deklarasi Ganjuran sebagai upaya mewujudkan gerakan pertanian dan pangan lestari.
Rm. Ewaldus melanjutkan dengan menyebut bahwa masalah pangan itu luar biasa. Salah satunya wujud krisis ekologi adalah pangan lokal yang tidak dikembangkan, padahal setiap daerah memiliki kekhasan pangan lokal. Ia mencontohkan Keuskupan Agung Semarang (KAS) yang adalah mengembangkan dan memopulerkan tanaman jali.
“Itu makanan lokal warisan nenek moyang kita yang ditinggalkan begitu saja. Padahal gizinya luar biasa. Di Regio Nusra (Nusa Tenggara-Red.) ada Ende, Maumere, Larantuka, dan Ruteng yang mengembangkan sorgum. Sedangkan di Papua, sagu. Tapi tidak mudah. Perubahan pola konsumtif luar biasa, pangan lokal ditinggalkan,” tunjuk Rm. Ewaldus dengan nada prihatin.
Sementara itu, Rm. Adrianus Suyadi, SJ selaku Ketua Komisi PSE Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menyatakan bahwa gerakan ini hanya akan mungkin kalau mempunyai jaringan yang kuat, terutama keuskupan-keuskupan, untuk mempromosikannya.
“Kita nggak mungkin melawan modal. Ternyata, pangan dunia dikuasai oleh tujuh korporasi global. Sering kali mereka mengatakan ada isu kerawanan pangan hanya untuk mempermainkan harga. Bagi kita ‘kan nggak mungkin. Kekuatan kita di jaringan, harapannya bisa saling membantu. Dalam konteks kota besar, nggak bisa mengembangkan pertanian, tetapi soal pemasaran atau packaging-nya. Mimpinya semacam ekonomi pertanian kerakyatan seperti mimpi HPS di Ganjuran ini dulu,” pandang Rm. Suyadi.
Selaku tuan rumah, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang (Vikjen KAS) Rm. Yohanes Rasul Edy Purwanto, Pr mewakili Uskup Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko berharap peristiwa ini menghidupkan kembali, bukan sekadar ingatan akan makna HPS, melainkan benar-benar menggerakkan siapa pun untuk mulai mencintai ekonomi yang berkeadilan dan berdimensi ekologis.
“Untuk mewujudkan ekonomi yang berdimensi ekologis, memperhatikan lingkungan hidup secara menyeluruh atau komprehensif, tidak hanya parsial atau bagian per bagian. Mari kita hadirkan ekonomi yang berkeadilan, berdimensi ekologis, yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di mana Gereja ada di dalamnya,” ajak Rm. Edy.
