Bantul. Sesuai arahan Keuskupan Agung Semarang (KAS) pada tahun 2024 yang menekankan Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan (FIBB), awal pekan ini Paroki St. Yakobus Bantul, D.I. Yogyakarta menyelenggarakan program “Imam Mengajar” di gereja setempat.
Saverius Vanny Noviandri selaku Wakil Ketua II Dewan Pastoral Paroki St. Yakobus Bantul mengatakan acara ini merupakan agenda “Imam Mengajar” yang kedua. Oleh karena itu, akan ada seri-seri selanjutnya. “Harapan kami, umat selalu dapat mengikuti dan sungguh-sungguh memahami dengan baik, karena tema-tema yang diberikan merupakan sebuah hasil riset atau kajian dan memang dibutuhkan,” terang Vanny.
Berkaitan dengan problematika hukum perkawinan, lanjut Vanny, tidak diharapkan dialami oleh umat. “Tetapi seandainya ada di sekitar kita atau ada yang berkonsultasi kepada kita, setidak-tidaknya kita memiliki sedikit wawasan atau pengetahuan sehingga yang bertanya kepada kita itu mampu kita berikan pandangan atau gambaran berkaitan dengan problematika perkawinan dalam sudut pandang gereja Katolik,” ujar Vanny.
Dengan demikian, problematika itu tidak makin bertambah berat. “Mudah-mudahan kita menjadi semacam agen-agen. Kalau semuanya berkonsultasi kepada romo, saya kira romo kesempatannya tidak seleluasa kita. Kita selaku awam yang ada di wilayah maupun lingkungan bisa ambil bagian atau berperan serta,” pungkas Vanny berpesan kepada umat.
Acara “Imam Mengajar” dengan topik Katekese Hukum Perkawinan ini menghadirkan Rm. Agustinus Tri Edy Warsono, Pr yang merupakan anggota Tribunal Gerejawi KAS.
“Anda semua yang hadir di sini adalah ujung tombak untuk membantu pastor paroki ketika ada saudara-saudari kita, bisa anggota keluarga, umat di lingkungan, atau siapa pun agar kita bisa membantu mencari solusi atas persoalan perkawinan,” buka Rm. Tri Edy.
Pengajar di Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma (FTW USD) Yogyakarta ini membagikan judul presentasi “Perkawinan Katolik Tindakan Pastoral Gereja” berdasarkan dua disiplin. “Satu, hukum Gereja, supaya kita tahu boleh dan tidaknya. Kedua, pastoralnya. Maka, pijakan kita adalah dua kaki. Kaki sebelah kanan adalah hukum, kaki sebelah kiri adalah pastoral. Kalau hanya hukum yang kita pegang, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kaku, rigid, atau terlalu saklek. Kita butuh pastoralnya supaya bisa fleksibel sehingga (hukum) bisa digunakan,” jelas Rm. Tri Edy.
Menurutnya, janji perkawinan adalah kata-kata sakti. Sebab, dari kata-kata ini, perkawinan terbentuk atau mulai ada. “Kalau Misa pemberkatan perkawinan dihadiri sepuluh uskup, imamnya lima puluh, tapi dalam liturginya tidak ada kata-kata ini yang diucapkan, sama saja. Tidak ada yang namanya perkawinan,” tegas Rm. Tri Edy.
Sebaliknya, meski janji perkawinan diucapkan di ruang tamu pastoran, hanya dengan imam dan dua orang saksi, di situlah terjadi perkawinan. “Kalau Anda mengamati, orang-orang yang menikah secara terpaksa sebenarnya tidak ingin menikah. Salah satu strategi menghindarnya adalah ketika menikah akan kesulitan mengucapkan kata-kata janji perkawinan, bahkan tidak ingin menyelesaikannya karena sadar,” terang imam yang menyelesaikan studi Lisensiat Hukum Gereja di Universitas Kepausan Urbaniana Roma, Italia (2012) dan Doktoral Hukum Gereja di Universitas Kepausan Lateran Roma, Italia (2018) ini.
Ia lalu memaparkan masalah-masalah yang kerap kali muncul dalam perkawinan.
“Baru saja saya menyidang di Tribunal sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian secara sipil. Si suami tidak suka anjing, sementara istrinya suka anjing. Si suami menyiapkan rumah untuk mereka berdua, tetapi si istri memaksa anjingnya dibawa. Istrinya tidak mau diajak pindah dan bertahan di rumah orang tuanya. Akhirnya, orang tuanya campur tangan, bablas perkawinannya,” cerita Rm. Tri Edy yang mengingatkan bahwa orang ketiga dalam perkawinan tidak hanya wanita atau pria idaman lain, tetapi bisa juga orang tua atau mertua.
Perbedaan agama atau Gereja juga bisa jadi masalah. Ketika pacaran memang tidak masalah. Namun, ketika hendak masuk jenjang perkawinan, ada tembok keluarga inti, keluarga besar, dan pandangan masyarakat.
Selain itu, tidak punya keturunan bisa menjadi persoalan dalam hidup berkeluarga. Dalam hal ini, Rm. Tri Edy juga memaparkan fenomena anak-anak muda zaman sekarang yang tertarik masuk kelompok childfree.
“Mereka mau menikah, tetapi tidak mau punya anak. Ingin enaknya, tapi tidak mau anaknya. Mereka bahkan berani mengatakannya kepada pastor paroki. Orang-orang muda seperti ini bisa menikah atau tidak? Tidak bisa menikah, karena pilihan orang-orang ini berarti menolak tujuan perkawinan nomor dua dan tiga, yakni terbuka terhadap keturunan dan jaminan pendidikan anak,” tegas Rm. Tri Edy.
Mereka, imbuh imam Praja KAS ini, hanya mengambil tujuan perkawinan yang pertama, yakni kesejahteraan pasangan hidup. “Tujuan perkawinan itu satu kesatuan, bukan prasmanan atau diambil semaunya. Tidak seperti itu,” kembali Rm. Tri Edy menegaskan.
Selanjutnya, tempat tinggal pasangan berbeda atau long distance relationship (LDR). Mereka sudah menikah tetapi tinggal berjauhan, bahkan sudah dimulai ketika pacaran. “Kuncinya yang bisa menyatukan adalah percaya. Jarak bisa ditanggulangi dengan sikap percaya. Kalau percaya banget malah terperosok, dibohongi. Kerap kali itu jadi persoalan,” kata Rm. Tri Edy mengingatkan.
Sementara itu, di luar Jawa dikenal nikah adat, misalnya di Sumatra, Kalimantan, atau Indonesia Timur. Bahkan, kerap kali pasangan dinikahkan adat terlebih dahulu, baru kemudian menikah secara Gereja. “Ada banyak kejadian, ketika dibawa ke Gereja tidak bisa dinikahkan karena ada halangan yang tidak bisa diberikan dispensasi,” sebut Rm. Tri Edy.
Ada lagi perkawinan sesama jenis. Rm. Tri Edy menyatakan di Yogyakarta, kaum LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) sudah mulai menunjukkan eksistensinya. “Bukan perkawinannya, tapi relasi mereka. Bahkan, mereka mendorong supaya Gereja menerima perkawinan mereka. Gereja sampai saat ini masih berpegang pada ajarannya, menolak perkawinan sesama jenis. Karena itu di luar kodrat,” ujar Rm. Tri Edy.
Di meja Tribunal, pernikahan karena kehamilan menduduki urutan nomor dua dari kasus yang masuk. Maka, pernikahan seperti ini ada unsur keterpaksaan. “Menikah karena kehamilan landasannya tidak kuat, sepasar bubar (seumur jagung-Red.), ambyar,” ucap Rm. Tri Edy.
Orang pacaran yang terlalu jauh hingga akhirnya terjadi kehamilan, mereka dipaksa oleh orang tua atau keluarga untuk mengambil jalan perkawinan. Jadi, perkawinan ini bukan mereka kehendaki, tetapi ada tekanan atau paksaan.
Kasus lain yang pelan-pelan mulai masuk ke meja Tribunal adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Yang menarik, pelaku kekerasan adalah istri. Suami menjadi korbannya,” ungkap Rm. Tri Edy yang kemudian menyebut pasangan yang datang ke Tribunal dengan membawa berkas permohonan dibatalkannya perkawinan naik drastis.
Berbagai fenomena dalam perkawinan ini juga di tengah-tengah umat Katolik, entah yang akan mempersiapkan perkawinan atau sudah berkeluarga tetapi gagal di dalam perkawinannya.
Oleh karena itu, Rm. Tri Edy berpesan kepada peserta, “Kalau ada umat yang datang kepada Anda, curhat tentang riwayat hidup atau persoalan perkawinan mereka, tidak serta-merta kita mengatakan, ‘Kepada romo saja.’ Tapi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bayangkan romo paroki dengan tugas begitu banyak harus menerima satu per satu. Maka, Anda harus menjadi ujung tombaknya.”
