Jakarta. Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) menyerukan untuk bangkit, bergerak, dan bergegas untuk merespons sejumlah krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Nasional (DPN), yang diisi dengan Sarasehan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Jumat-Minggu, 23-25 Oktober 2026 di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat.
Kegiatan dihadiri sekitar 80 pengurus dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu regio Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali, Makassar, Amboina dan Manado, serta Papua.
Rangkaian kegiatan diawali Misa pembukaan yang dipimpin Mgr. Yohanes Harun Yuwono, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). “Kita memang kawanan kecil, seakan tak berdaya, tapi predikat kita sesungguhnya adalah garam masyarakat,” tutur Mgr. Harun dalam homilinya.
Misa ini meneguhkan pesan bahwa Gereja mendukung adanya perubahan dan perbaikan dalam situasi saat ini.
Setelah Misa pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Sarasehan Nasional FMKI dengan tema utama “Mencintai Indonesia: Merawat Hikmat Kebijaksanaan, Menjaga Keadaban Republik” dengan narasumber Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D.,IPU; Rm. Yohanes Kurnianto Jeharut, Pr; Prof. Dr.H. Syafiq A. Mughni, M.A.; dan Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, M.Psi. Sarasehan diawali dengan keynote speech dari Kardinal Ignatius Suharyo (Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta).
“Kegiatan ini sebagai momentum untuk FMKI masuk babak baru dengan semangat Ajaran Sosial Gereja dan memperkuat peran masyarakat Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Aloysius Dewanto Handoko selaku ketua umum FMKI.
Pada kesempatan ini, peserta bersama para narasumber berdiskusi tentang bagaimana persoalan yang dihadapi dalam berbagai sektor kehidupan.
Data berbicara, Indonesia dalam poros krisis multidimensi
Data resmi BPS memperlihatkan persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi (10,67%) dibandingkan perkotaan (6,34%).
Presiden Prabowo Subianto menetapkan agenda pembangunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, yakni hilirisasi ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, lapangan kerja, hilirisasi, pembangunan desa, koperasi, UMKM, reformasi birokrasi, demokrasi, HAM, dan pemberantasan korupsi.
Persoalannya, program tersebut memiliki kecenderungan resentralisasi kekuasaan dan militerisasi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia yang berpotensi memperlemah demokrasi dan akuntabilitas publik.
Persoalan lainnya, sejumlah indikator internasional menunjukkan penurunan kualitas demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia, sementara pelaksanaan program pembangunan berskala besar menghadapi tantangan pengawasan dan akuntabilitas.
Freedom House menempatkan Indonesia dalam kategori “Partly Free” dengan skor 56/100 pada laporan 2026. Transparency International mencatat skor Indonesia 34/1100 dalam Corruption Perceptions Index 2025, peringkat 109 dari 182 negara.
Lebih lanjut, berbagai program strategis pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program perlindungan sosial memerlukan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Tantangan tersebut semakin kompleks ketika ruang masyarakat sipil dan kebebasan pers menghadapi tekanan, sementara independensi organisasi masyarakat, lembaga survei, dan media perlu terus dijaga.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat peran masyarakat sipil sebagai kekuatan kritis yang independen dalam mengawal kebijakan publik, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan demokrasi tetap berjalan secara substantif.
Maka, merefleksikan situasi bangsa saat ini dengan semangat Nota Pastoral KWI 2026 FMKI memprakarsai awam Katolik untuk bertindak dengan aksi nyata melalui beberapa langkah strategis.
Pertama, konsolidasi dan restrukturisasi organisasi. FMKI memperkuat struktur kelembagaan melalui pembentukan berbagai bidang kepengurusan yang melibatkan kaum awam Katolik dari beragam latar belakang profesi, keahlian, dan pengalaman.
Konsolidasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran setiap bidang dalam menerjemahkan nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja ke dalam program kerja yang konkret dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Fokus program mencakup pendidikan politik kewargaan, riset dan advokasi kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi, kaderisasi kepemimpinan, serta penguatan solidaritas sosial. Melalui restrukturisasi ini, FMKI berupaya membangun tata kelola organisasi yang lebih profesional, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan setiap program direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur dan berkelanjutan.
Kedua, FMKI sebagai penggerak Ajaran Sosial Gereja di ruang publik. Nota Pastoral menyediakan panduan etis, sedangkan FMKI melalui kepengurusan dan jaringan profesional akan menerjemahkan panduan tersebut menjadi pendidikan politik, pendampingan masyarakat dan orang muda, riset kebijakan independen, serta advokasi sosial yang independen dan nonpartisan. FMKI berkomitmen untuk menyuarakan kegelisahan dan persoalan akar rumput.
Program kerja dalam bidang-bidang FMKI mengarahkan pada gerakan literasi politik, advokasi kebijakan publik, yang berkolaborasi dengan organisasi nonprofit maupun profit, organisasi pemerintah dan masyarakat sipil, institusi pendidikan, serta kelompok-kelompok lintas agama.
Ketiga, FMKI sebagai wadah regenerasi kepemimpinan. Seruan untuk memperkuat martabat manusia, partisipasi, dan keadaban publik sejalan dengan agenda FMKI untuk turut berkontribusi dalam memetakan kader pemimpin alternatif.
Proses ini bukan semata-mata untuk mengisi jabatan politik, tetapi memperluas kehadiran pemimpin berintegritas di pemerintahan, masyarakat sipil, dunia profesional, dan komunitas yang memiliki keberpihakan pada kepentingan masyarakat sipil.
Ketiga langkah strategis ini mengarahkan anggota pengurus yang baru untuk membuat aksi atau program kerja bersama FMKI untuk 5 tahun ke depan, yaitu periode 2026-2031, yang meliputi di berbagai bidang, seperti bidang spiritualitas dan etika, informasi dan komunikasi, koordinasi regio gerejawi, kaderisasi dan pendampingan, sosial politik kemasyarakatan, hukum dan advokasi, hubungan antaragama dan kepercayaan, jaringan kerja sama dan hubungan internasional, ekonomi bisnis dan kewirausahaan, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dan gugus tugas inisiatif Papua.
“Program FMKI bukan hanya fokus pada aspek politik, tetapi mencakup masyarakat secara keseluruhan, termasuk masyarakat adat. Program tersebut menjadi sarana untuk menyuarakan suara profetis, meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia,” jelas Dewanto.
Seluruh bidang tersebut mengimplementasikan program-program yang mengacu pada Ajaran Sosial Gereja, Pancasila, dan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945.
Paskalia & Basil Triharyanto
