Kuala Lumpur. Perwakilan dari lima kota percontohan Dialogue Cities Southeast Asia, yakni Yogyakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Davao (Filipina), Bangkok (Thailand), dan Singapura, berkumpul di Kuala Lumpur pada Senin–Rabu, 26–28 Oktober 2026 untuk mengikuti 3rd Southeast Asia Dialogue Cities Conference.
Para peserta yang terdiri atas pemimpin agama, pembuat kebijakan, akademisi, jurnalis, tokoh perempuan dan pemuda, serta aktivis masyarakat sipil membahas peran dialog lintas agama dan budaya dalam membangun kota yang tangguh dan inklusif.
Konferensi bertema “Shared Futures: Dialogue for Resilient and Inclusive Cities” ini diselenggarakan oleh International Dialogue Centre (KAICIID) bekerja sama dengan Allied Coordinating Council of Islamic NGOs (ACCIN) Malaysia.
Inisiatif Dialogue Cities Southeast Asia yang dimulai di Bangkok pada 2023 dan berlanjut di Davao pada 2024 ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjawab tantangan perkotaan serta membangun kohesi sosial.
Dalam pidato pembukaan pada Senin, 26 Oktober 2026, Nurul Izzah binti Anwar, Executive Chairperson SULUH Centre dan mantan anggota parlemen untuk Lembah Pantai, menegaskan bahwa kota yang tangguh dan inklusif tidak cukup dibangun melalui kemajuan teknologi dan pembangunan fisik.
“Kota juga harus memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan tidak tersisih dari kesempatan ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sosial,” tegasnya.
Nurul Izzah mengingatkan, perkembangan algoritma dan sistem ekonomi perlu dicermati secara kritis. Teknologi yang semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari dapat memperbesar kesenjangan apabila tidak diimbangi kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang mengalami kemiskinan multidimensional.
Menurutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu memahami persoalan nyata masyarakat perkotaan sebelum merumuskan kebijakan. Hal ini mencakup pemetaan kondisi awal (baseline), identifikasi kelompok rentan, serta koordinasi antarlembaga agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Knowing the problem. Make policy fitted with the problem,” demikian salah satu pesan yang ditekankannya: mengenali persoalan terlebih dahulu, kemudian menyusun kebijakan yang sesuai dengan persoalan tersebut.
Nurul Izzah juga menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan bagi masyarakat yang selama ini berisiko tertinggal.
Pengalaman pandemi, menurutnya, menunjukkan penanganan persoalan sosial membutuhkan pengenalan terhadap berbagai keahlian dan sumber daya yang tersedia di masyarakat, serta koordinasi yang memungkinkan semua potensi tersebut bekerja bersama.
Nurul Izzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap keadaan dunia dan masa depan generasi mendatang. Sebagai seorang ibu, ia merasa sedih melihat berbagai tantangan yang masih menghambat terwujudnya kehidupan bersama yang lebih baik.
Namun, ia mengajak semua pihak untuk tidak kehilangan harapan. Pengetahuan perlu diperluas, optimisme perlu dirawat, dan kesempatan yang tersedia perlu diubah menjadi tindakan bermakna, terutama bagi masyarakat yang berada pada lapisan paling rentan.
Pesan ini menegaskan bahwa kota inklusif tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, atau pembangunan infrastruktur. Kota juga perlu memastikan bahwa setiap warga dihormati, didengar, dan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.
Delegasi Yogyakarta perkuat jejaring dialog lintas agama
Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hadir dalam konferensi ini berasal dari berbagai latar belakang agama, penghayat kepercayaan, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama lintas sektor dalam merawat kerukunan dan membangun kohesi sosial.
Delegasi Yogyakarta terdiri atas Prof. Dr. H. Machasin, M.A., Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY; Imam Khoiri dari Tim Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY; Anditya dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia; serta Dr. Wiwin Siti Aminah Rohmawati, S.Ag., M.Ag., KAICIID Fellow angkatan pertama tahun 2015 dan City Coordinator untuk konferensi Dialogue Cities.
Turut hadir Rm. Martinus Joko Lelono, Pr dari Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Gereja Katolik sekaligus dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma; Adin Fahima dari Sekretariat Nasional Gusdurian; Baskoro, Ketua Remaja Penghayat Kepercayaan Sapta Darma wilayah Yogyakarta; I Gede Suwardana dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, PHDI DIY, dan Ketua Dharma Duta; Cory Afif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY; Erin dari Center for GEDSI Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta; serta Shinta Maharani dari media Tempo.
Keterlibatan delegasi lintas sektor ini membuka ruang bagi Yogyakarta untuk bertukar pengalaman dengan kota-kota lain dalam jejaring Dialogue Cities Southeast Asia. Pertukaran tersebut mencakup pengelolaan keberagaman, penguatan partisipasi warga, keterlibatan generasi muda dan perempuan, serta pengembangan inisiatif dialog yang menjawab persoalan sosial secara konkret.
Dialog yang hasilkan perubahan nyata
Sesuai agenda konferensi, rangkaian kegiatan selama tiga hari mencakup forum pleno tentang dialog dan tata kelola perkotaan, peran media dan generasi muda dalam membangun kohesi sosial, serta inisiatif para KAICIID Fellows. Peserta juga membahas tantangan lingkungan, penggunaan teknologi secara etis, transformasi digital, dan kontribusi komunitas agama bagi perdamaian.
Agenda lainnya mencakup kunjungan ke sejumlah situs warisan lintas agama di Kuala Lumpur dan lokakarya untuk mengembangkan inisiatif kolaboratif antarkota.
Bagi Yogyakarta, partisipasi dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat jejaring internasional sekaligus membawa pulang pembelajaran yang relevan bagi kehidupan masyarakat di daerah.
Pengalaman dialog lintas agama dan budaya dapat dikembangkan menjadi kerja sama yang menghubungkan komunitas agama, pemerintah, akademisi, generasi muda, dan masyarakat sipil.
Semangat utama konferensi ini adalah menjadikan dialog lebih dari sekadar pertemuan atau pernyataan saling menghormati. Dialog perlu diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan tindakan nyata yang menjawab persoalan masyarakat serta memastikan bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan dalam membangun masa depan bersama.
