Setiap kali kasus korupsi dana pendidikan terbongkar, kita hampir selalu mendengar pembelaan yang sama. “Saya tidak tahu, saya terpaksa, bukan saya, itu bukan kemauan saya.” Kedengarannya seperti orang yang bingung, tertekan, atau sedang dikendalikan pihak lain.
Namun, coba lihat caranya bekerja: anggaran disusun rapi, tender diatur, laporan dipalsukan dengan teliti. Ini bukan pekerjaan orang yang kehilangan akal. Ini pekerjaan orang yang sangat waras. Dan yang paling waras, sering kali, adalah mereka yang duduk paling atas.
Ada dua istilah lama dalam filsafat yang membantu kita memahaminya. Actus hominis adalah tindakan yang terjadi begitu saja, seperti refleks atau dorongan naluri, tanpa campur tangan akal. Actus humanus adalah tindakan yang lahir dari pikiran dan kehendak kita sendiri.
Hanya jenis kedua yang bisa kita nilai baik atau buruknya, dan syaratnya ada tiga: pelakunya tahu apa yang ia lakukan, ia mau melakukannya tanpa dipaksa, dan ia sebenarnya punya pilihan lain.
Korupsi memenuhi ketiganya. Tak ada orang yang tiba-tiba “terpeleset” menggelembungkan anggaran. Ada rencana, ada keputusan, ada tekad untuk menjalankannya, lalu ada upaya menghapus jejak. Orang yang sedang kehilangan akal tidak mungkin merapikan pembukuan. Justru karena akalnya bekerja penuh, tanggung jawabnya pun penuh.
Tiga dalih yang tidak bisa dipegang
“Saya tidak tahu.” Siapa pun yang menandatangani dokumen anggaran tahu untuk apa uang itu dan ke mana perginya. Ada ketidaktahuan yang memang tidak disengaja, tetapi ada juga yang sengaja dipelihara: pura-pura tidak tahu, atau memilih tidak mau tahu. Yang kedua itu bukan alasan, melainkan cara menghindar. Untuk seorang atasan, dalihnya lebih rapuh lagi, karena jabatan itu sendiri berarti tugas untuk tahu.
“Saya terpaksa.” Memang, tekanan itu nyata. Ada setoran ke atas, ada biaya politik, ada kebiasaan yang katanya “sudah dari dulu begitu”. Semua itu mempersempit ruang gerak, dan kita tidak perlu berpura-pura bahwa menolak itu mudah.
Namun, sempit tidak sama dengan tertutup. Menolak, melapor, atau mundur tetap pilihan, walau mahal harganya. Bahkan, seorang prajurit yang terikat perintah masih punya jalan keluar, yaitu meninggalkan dinas. Terikat tidak sama dengan terpaksa.
Lalu, bagaimana dengan atasan, yang justru menjadi sumber tekanan itu? Ia tidak bisa berkata “terpaksa” kepada siapa pun. Dialah yang menentukan besaran setoran dan menunjuk siapa mengatur apa. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin luas kebebasannya, dan semakin berat pula tanggung jawabnya.
“Ini bukan kemauan saya.” Kehendak seseorang terlihat dari apa yang ia kerjakan. Kalau anggaran digelembungkan berkali-kali, sulit mengatakan itu bukan dirinya. Atasan yang membiarkan bawahan menjalankan skema lalu ikut menikmati hasilnya pun sama bersalahnya, baik ia memerintah, merestui, maupun sengaja menutup mata.
Anak-anak paling dirugikan
Korupsi di bidang apa pun salah, tetapi korupsi dana pendidikan terasa lebih menyakitkan. Korbannya adalah anak-anak yang masih belajar menjadi manusia yang bebas, yaitu manusia yang bisa menimbang, memilih, dan bertanggung jawab.
Bayangkan, anak yang belajar di kelas yang bocor, dengan guru yang kelelahan dan buku yang seadanya. Ia kehilangan sebagian bekal untuk kelak berdiri di atas kakinya sendiri. Mencuri uang pendidikan berarti mencuri bahan dasar kebebasan generasi berikutnya.
Ironinya pahit. Di sekolah, anak ditegur keras karena menyontek, sementara contoh ketidakjujuran terbesar justru datang dari orang dewasa yang mengurus anggarannya. Bagaimana kita bisa menuntut kejujuran dari anak-anak jika uang yang seharusnya membiayai pendidikan kejujuran itu dicuri oleh orang-orang yang akalnya sehat?
Menghukum saja belum cukup
Pelaku memang harus dihukum, dan dihukum berat. Koruptor dana pendidikan tidak seperti penjudi yang kecanduan; ia bertindak dengan sadar dan bebas sehingga tidak ada alasan untuk meringankan.
Hukuman terberat pantas jatuh kepada mereka yang memegang kendali, bukan hanya bawahan yang menjalankan perintah. Namun, menghukum tanpa membenahi sistem hanya akan melahirkan pelaku baru. Ada lima hal yang patut kita dahulukan.
Pertama, buka anggaran sampai ke tingkat sekolah. Setiap sekolah semestinya mengumumkan dari mana dananya datang dan untuk apa dipakai, dengan bahasa yang mudah dipahami, di papan pengumuman maupun secara daring. Dengan begitu orang tua dan komite sekolah bisa ikut mengawasi.
Kedua, ajak masyarakat mengawasi. Orang tua, guru, dan siswa perlu tempat melapor yang aman dan perlindungan yang nyata. Pelapor yang dibalas dengan mutasi atau ancaman hanya akan membuat orang lain memilih diam.
Ketiga, benahi pengadaan barang dan jasa. Proses lelang yang digital dan terbuka mempersempit ruang untuk mengatur pemenang.
Keempat, perhatikan kesejahteraan guru dan pegawai pendidikan. Gaji yang layak memang tidak membenarkan korupsi, tetapi ia mengurangi tekanan yang selama ini sering dijadikan alasan.
Kelima, ajarkan antikorupsi lewat nalar, bukan hafalan. Anak perlu dilatih menimbang akibat dari tindakannya sendiri lewat refleksi, praktik, dan evaluasi sehingga kejujuran tumbuh menjadi kebiasaan, bukan sekadar pelajaran yang lewat.
Menjaga titipan masa depan
Tindakan adalah cermin diri kita. Atasan yang mencuri dalam keadaan waras sedang memperlihatkan siapa dirinya, dan masyarakat berhak menilainya demikian. Hal yang sama berlaku bagi kita semua, entah sebagai orang tua, guru, warga, atau pembayar pajak. Sikap kita pun menunjukkan siapa kita: memilih diam, atau mau ikut mengawasi dan bersuara.
Anggaran pendidikan adalah titipan masa depan. Menjaganya adalah tindakan manusiawi dalam arti yang paling penuh: dilakukan dengan tahu, dengan mau, dan dengan bebas. Dan sebagaimana pencurian dilakukan dengan akal yang sehat, menjaga pun menuntut akal yang sama sehatnya, ditambah hati yang peduli.
Evia Ilmu Pendidikan Teologi STKIP Widya Yuwana Madiun












