Sleman, 13 Agustus 2026 — Masa depan Asia Tenggara tidak cukup ditentukan oleh jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, maupun posisi geografis yang strategis. Kawasan berpenduduk sekitar 700 juta jiwa itu membutuhkan peningkatan kualitas manusia, pendidikan, kognisi, inovasi, serta keberanian untuk memainkan peran lebih besar dalam percaturan global.
Gagasan tersebut disampaikan Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam Masterclass & Roundtable bertema “Masa Depan & Tren Asia Tenggara: Dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global” yang digelar Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), pada Kamis (13/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-61 UAJY dan dibuka secara resmi oleh Rektor UAJY, Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Sebelum Gita menyampaikan paparannya, Nurhartanto mengajak sivitas akademika menghidupkan nilai-nilai UAJY: berintegritas, unggul, inklusif, dan humanis, dengan berpegang pada motto Serviens in Lumine Veritatis, “Melayani dalam Cahaya Kebenaran”.
“Menjadi tugas kita semua untuk membumikan nilai-nilai tersebut dengan semangat Serviens in Lumine Veritatis,” ujar Nurhartanto saat membuka kegiatan yang dihadiri akademisi, mahasiswa, praktisi, dan para pakar.
Gita mengajak peserta melihat masa depan Asia Tenggara melalui perspektif sejarah, geopolitik, ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga kecerdasan artifisial (AI). Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Asia Tenggara akan terus menjadi penonton atau mulai menjadi pemain yang ikut menentukan arah dunia.
Menurut Gita, jawabannya sangat bergantung pada kemampuan kawasan meningkatkan sekaligus mendistribusikan kognisi. Keseimbangan geopolitik antara kekuatan Barat dan Tiongkok, menurutnya, dapat menjadi peluang bagi Asia Tenggara apabila dimanfaatkan untuk memperbesar investasi pada pendidikan dan kualitas manusia.
Ia mengingatkan bahwa tanpa kemampuan memanfaatkan keseimbangan tersebut, Asia Tenggara berisiko hanya mencapai mediocrity. Karena itu, kawasan perlu meningkatkan kapasitas agar tidak sekadar menjadi objek dalam perubahan global.
Dalam forum yang berlangsung di Auditorium Lantai 3, Gedung St. Thomas Aquinas UAJY, Gita juga menguraikan sejumlah gagasan dari bukunya mengenai sejarah dan geopolitik Asia Tenggara. Ia mengajak peserta melihat perjalanan panjang kawasan, mulai dari kedatangan Portugis di Malaka pada 1511 hingga dinamika pada era Dinasti Qing.
Enam akademisi dari berbagai disiplin kemudian memberikan telaah dalam sesi roundtable. Mereka membahas pendidikan, geopolitik, komunikasi, hukum, ekonomi pembangunan, teknologi, dan AI.
Nurhartanto menyoroti tantangan tata kelola pendidikan dan geopolitik kawasan. Menurutnya, ASEAN memang merupakan salah satu kawasan yang relatif stabil, tetapi masih menghadapi kesenjangan ekonomi antarnegara anggota. Ia juga menyinggung ketegangan di Laut China Selatan dan dinamika pakta pertahanan AUKUS.
“Indonesia dan negara-negara ASEAN membutuhkan strategi hedging yang cerdas untuk menghadapi dinamika kekuatan global. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki fondasi etika yang kuat,” jelasnya.
Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Faris Al-Fadhat, S.IP., M.A., Ph.D., menyoroti kesenjangan antara posisi strategis Asia Tenggara dengan pengaruhnya dalam structural power global. Ia mendorong perubahan paradigma ASEAN agar tidak hanya mempertahankan ASEAN Centrality, tetapi memperkuat agency untuk ikut membentuk tatanan politik global.
Sementara itu, Guru Besar FISIP UAJY, Prof. Gregoria Arum Yudarwati, S.I.P., M.Mktg.Comm., Ph.D., menekankan pentingnya komunikasi dalam isu keberlanjutan. Informasi mengenai sains, energi, dan lingkungan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Ia juga mendorong agar komunikasi keberlanjutan mengintegrasikan kearifan lokal, etnisitas, dan spiritualitas sehingga kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi budaya.
Dari perspektif hukum, Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, menyoroti pentingnya kedaulatan ekonomi. Menurutnya, masyarakat Indonesia relatif sensitif terhadap kedaulatan wilayah, tetapi kesadaran mengenai kedaulatan ekonomi masih perlu diperkuat.
“Demokratisasi ekonomi pada akhirnya bukan hanya bagaimana melindungi konsumen, tetapi apakah suatu hari kita tidak hanya berdaulat sebagai konsumen, melainkan juga menjadi penyedia barang dan jasa,” ujarnya.
Prof. Aloysius Gunadi Brata, S.E., M.Si., Ph.D., mengangkat persoalan ekonomi pembangunan dan inovasi teknologi. Menurutnya, Asia Tenggara masih menghadapi tantangan dalam skala modal dan industri. Kawasan membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing.
Sementara itu, Prof. Ir. A. Djoko Budiyanto, S.H., M.Si., Ph.D., menyoroti perkembangan teknologi digital dan AI. Algoritma digital dan AI berpotensi memperkuat echo chamber apabila tidak diimbangi literasi dan regulasi yang memadai. Indonesia, menurutnya, perlu membangun kerangka hukum AI yang jelas serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat.
AI Membutuhkan Kognisi dan Energi
Gita mengaitkan masa depan AI dengan dua hal penting, yakni kualitas manusia dan energi. Menurutnya, perkembangan AI akan membutuhkan energi dalam jumlah besar. Karena itu, negara yang ingin menjadi pemain utama AI tidak cukup hanya memiliki talenta digital, tetapi juga membutuhkan infrastruktur energi yang memadai.
Ia memperkirakan Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pembangkit listrik secara besar-besaran. Dalam paparannya, pembangunan sekitar 30.000 MW per tahun dapat membawa Indonesia menuju kondisi yang mampu mengembangkan AI dalam sekitar dua dekade sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja.
Namun, energi saja tidak cukup. Pendidikan tetap menjadi fondasi. Tanpa peningkatan kualitas manusia, energi yang besar tidak otomatis menghasilkan kemajuan. Sebaliknya, tanpa energi yang memadai, talenta dan kecerdasan manusia sulit dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi.
Asia Tenggara Perlu Menulis Sejarahnya Sendiri
Gita juga mengingatkan bahwa Asia Tenggara masih terlalu sedikit menulis dirinya sendiri. Banyak karya mengenai kawasan ini justru ditulis oleh pihak dari luar Asia Tenggara. Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko melahirkan amnesia historis.
Kekayaan sejarah, budaya, pengalaman, dan kebijaksanaan masyarakat Asia Tenggara perlu didokumentasikan dan dikembangkan melalui penelitian. Pengetahuan tidak cukup diwariskan secara lisan, tetapi harus ditulis, dikaji, dan diperkaya oleh akademisi, pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan komunitas lokal.
Karena itu, literasi dan dokumentasi menjadi bagian penting dalam membangun masa depan kawasan.
Bagi Gita, perjalanan Asia Tenggara dari “tepi” menuju “inti” bukan sekadar perjalanan geografis. Ini merupakan perjalanan dari konsumen menjadi produsen, dari penonton menjadi pemain, dari objek menjadi subjek, serta dari centrality menuju agency.
Pendidikan menjadi jalan mendasar untuk mewujudkannya. Ia mendorong ASEAN memiliki standar dan target bersama di bidang pendidikan agar kesenjangan kualitas antarnegaranya dapat dikurangi secara bertahap.
Mimpi tersebut bukan hanya mencetak universitas kelas dunia, tetapi memastikan anak di desa memiliki kesempatan pendidikan yang berkualitas, menghadirkan guru berkualitas di daerah, meningkatkan kemampuan masyarakat membaca teknologi secara kritis, serta mendorong konsumen menjadi produsen.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan UAJY. Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada Gita Wirjawan dan para panelis.
Pembukaan Dies Natalis ke-61 tersebut menjadi momentum bagi UAJY untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, serta kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan.
