Jakarta. Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menempatkan hati nurani, keadilan, dan martabat manusia sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Ajakan tersebut disampaikan melalui Nota Kebangsaan FMKI 2026 yang dipublikasikan pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda.
Nota kebangsaan yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional FMKI pada Jumat–Minggu, 23–25 Oktober 2026 di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini menjadi bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. FMKI menyoroti pentingnya menjaga kualitas demokrasi, memperkuat penegakan hukum, memberantas korupsi, serta memastikan pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
FMKI menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, banyaknya program pemerintah, atau cepatnya pembangunan. Hal yang tidak kalah penting ialah sejauh mana negara mampu melindungi hak warga, memberikan rasa keadilan, dan memperhatikan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
FMKI menyampaikan nota kebangsaan ini bukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan sebagai ajakan untuk melakukan refleksi dan perbaikan bersama. Sikap kritis terhadap kebijakan publik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara untuk memastikan kekuasaan dijalankan demi kepentingan masyarakat luas.
Salah satu perhatian utama FMKI adalah pentingnya menjaga Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional. Lembaga negara diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sementara hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
FMKI juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, manfaat program, serta dampaknya terhadap kehidupan warga. Program pemerintah yang belum berjalan dengan baik perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemberantasan korupsi pun menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius. FMKI menilai korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik yang layak. Karena itu, upaya pemberantasannya perlu didukung oleh pengawasan yang independen, transparansi anggaran, serta penegakan hukum yang adil.
Persoalan sosial dan ekonomi juga tidak luput dari perhatian. FMKI mengingatkan bahwa pembangunan harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kehidupan yang bermartabat.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat yang kurang terlayani perlu mendapat dukungan agar dapat berkembang dan berpartisipasi dalam perekonomian.
Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, FMKI turut mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia. Kemajuan teknologi seharusnya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan, bukan justru memperbesar kesenjangan, mengancam pekerjaan, atau mengabaikan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, literasi digital dan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab perlu terus diperkuat.
Perhatian terhadap lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam nota tersebut. FMKI menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, pendidikan, mata pencaharian, serta kelestarian ekosistem. Penanganannya perlu disertai pencegahan, investigasi yang transparan, penegakan hukum berdasarkan bukti, dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Sebagai bagian dari Gereja Katolik Indonesia, FMKI menegaskan bahwa keterlibatan dalam kehidupan berbangsa merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Gereja diharapkan tidak hanya hadir melalui kegiatan pelayanan, tetapi juga berjalan bersama masyarakat, mendengarkan suara kelompok yang kurang mendapat perhatian, serta membangun solidaritas lintas agama dan kelompok.
FMKI juga menekankan pentingnya keterlibatan kaum muda dalam menjaga demokrasi dan memperjuangkan kepentingan bersama. Pendidikan kewargaan, literasi politik dan digital, perhatian terhadap kesehatan mental, serta pembentukan karakter yang berintegritas perlu mendapat ruang dalam kehidupan keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat.
Melalui Nota Kebangsaan 2026, FMKI mengajak pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, komunitas keagamaan, dan seluruh warga untuk mengambil bagian dalam pembaruan kehidupan kebangsaan. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui slogan, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, keterbukaan, kesediaan menerima kritik, dan keberanian memperbaiki kebijakan yang merugikan masyarakat.
Pada akhirnya, mencintai Indonesia berarti ikut menjaga kehidupan bersama agar semakin adil, manusiawi, dan terbuka terhadap perbedaan. Bagi FMKI, persatuan bangsa tidak berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama, melainkan memastikan setiap warga dihormati, didengar, dan memperoleh kesempatan yang adil untuk hidup bermartabat.
Mega Dayana Sari
