Gunungkidul. Menjelang masa kampanye Pilkada Kabupaten Gunungkidul, Paroki St. Petrus Kanisius Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta menggundang calon wakil bupati (cawabup) untuk berani mengedepankan politik moralitas dan menghindari politik transaksional. Kegiatan bertempat di Aula Ignatius Loyola, Kompleks Gereja Paroki pada Minggu, 15 September 2024.
Ketiga cawabup Gunungkidul pada Pilkada 2024, Joko Parwoto, Mahmud Ardi Widanto, dan Sumanto yang diwakili tim sukses langsung menyatakan kesanggupan berperan aktif ikut memperbaiki tata demokrasi dan menjaga damai dan martabat yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang disodorkan Gereja dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Gunungkidul.
Ada beberapa butir yang disanggupi ketiga calon bupati Gunungkidul yang akan menjadi dokumen Gereja Paroki, yakni (1) mewujudkan terlaksananya pilkada yang damai, demokratis dan bermartabat; (2) memegang teguh Pancasila dan UUD 1945; (3) menjaga keberagaman dan kemajemukan; (4) membangun ruang dialog/wawanhati dengan semua kelompok masyarakat; (5) tidak berperilaku korupsi, kolusi, nepotisme (KKN); (6) berpihak pada masyarakat kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel; (7) memprioritaskan dalam kebijakan pembangunan serta dan kesejahteraan umum.
Nota kesepakan juga disodorkan Gereja Katolik untuk disepakati seluruh ketua lingkungan beserta pengurus sebagai sikap bersama umat Katolik menghadapi Pilkada Gunungkidul. Tiga dari lima butir kesepakatan dibangun dengan ketua lingkungan, sebagai struktur paroki di tingkat bawah, adalah pentingnya ketua lingkungan dan pengurus terbuka pada semua paslon kepala daerah, koalisi parpol pengusung, ataupun tim sukses yang hendak sosialisasi dan memperkenalkan diri, mengenalkan visi misi program dan komitmen sebagai calon pemimpin.
“Kalau dulu masih bersifat imbauan, sekarang harus mulai jadi kesepakatan tertulis. Harus terbuka tapi juga harus bersikap adil. Semua pasangan calon harus diberi kesempatan yang sama. Tidak bisa hanya salah seorang dari paslon saja,” kata Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan Paroki F.X. Endro Guntoro yang juga penggagas nota kesepakatan.
Menurut Endro, hal kedua yang cukup prinsip yakni ketua lingkungan dan pengurus lingkungan tidak diperkenankan menerima sumbangan atau bantuan dalam bentuk uang, barang, atau bentuk fasilitas lain dari paslon maupun koalisi parpol pengusung, atau tim sukses paslon yang memiliki maksud memengaruhi pilihan dan bertujuan mendapatkan dukungan suara. Pemilih harus memilih dengan suara hatinya sendiri, diberikan kebebasan penuh, dan bebas dari berbagai tekanan.
“Ini prinsip dasar yang harus diperjuangkan agar martabat pemilih tetap terjaga. Katolik, walaupun kami tergolong kecil, tapi harus bisa berkontribusi untuk kebaikan. Jangan sampai menjadi pemimpin jadi mahal karena dikenai tinggalan atau sumbangan. Ini tidak boleh. Kalau sampai jadi pemimpin mahal, orang baik dan tidak punya uang tidak akan bisa menjadi pemimpin,” katanya.
Pastor Vikaris Paroki Wonosari Rm. Yohanes Riyanto, Pr juga memberikan pembekalan umat. Romo yang sebelumnya menjalankan tugas pelayanan untuk Univeritas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini mengurai pentingnya umat Katolik tidak alergi dengan politik.
Hak pilih yang dimiliki setiap orang, sebut Rm. Riyanto, dapat digunakan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik apabila sifat pragmatisme berani ditinggalkan dan diikuti mengedepankan hati nurani dalam menentukan pilihan. Menurutnya, Albertus Soegijapranata sebagai pahlawan nasional telah memberi teladan nyata untuk membangun orientasi diri pada kepentingan bangsa.
Adapun Komisioner KPU Gunungkidul, Antok berserta Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugraha, mengapresiasi kegiatan Paroki Wonosari yang terus menggelorakan politik moralitas untuk umat dan masyarakat luas.
“Regulasi soal money politics di Pilkada lebih konkret, yakni bisa menjerat setiap orang yang melakukan politik uang. Beda dengan kontestasi pemilu lainnya yang bisa dijerat calonnya dan tim resmi yang didartarkan ke KPU. Memang regulasinya beda,” tandas Andang.
Sementara itu, Pastor Moderator Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan (PK3) Kevikepan DIY Rm. Rosarius Sapto Nugraha, Pr menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Paroki Wonosari ini. Menurut Rm. Sapto, semua paroki di DIY perlu ikut menyelenggarakan acara serupa sebagai bentuk pelayanan bagi pemilih agar dekat dengan semua calon pemimpin di daerahnya masing-masing.
Selain bisa dekat, kesempatan wawanhati ini cukup bagus bagi pemilih untuk bisa menjajaki kecakapan dan mengukur kemampuan calon pemimpinnya. “Dengan bertemu dan bertanya langsung, bisa mengatasi penyebaran informasi bohong dalam bentuk black campaign yang marak di media sosial,” pandang Rm. Sapto.
Dalam ramah tamah cawabup Gunungkidul dengan tokoh umat Katolik ini, tiap kandidat diberikan waktu untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan komitmennya. Joko Parwoto cawabup diusung PDIP, Golkar, PKB dan juga Mahmud Ardi Widanto cawabup yang diandalkan PAN, PSI, Ummat, Gelora, PPP, Partai Garda RI bergantian menyapa umat katolik.
Adapun Cawabup Sumanto yang diusung Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKS hanya diwakili tim relawan karena ada kegiatan lain. Ketiganya berkesempatan menyampaikan gagasan pemikiran dan komitmen dalam mengatasi berbagai masalah kemiskinan di Gunungkidul, toleransi, tingginya angka perceraian dan bunuh diri, hingga pengembangan UMKM dan pariwisata.
