Kita hidup di tengah paradoks visual. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang interaksi dan kreativitas, kini dipenuhi oleh arus konten yang secara eksplisit menonjolkan
bagian tubuh seksual, terutama dari kalangan perempuan muda.
Foto-foto dengan pose provokatif, pakaian minim, atau fokus berlebihan pada lekuk tubuh kini menjadi pemandangan umum. Fenomena ini dipahami sebagai “Seksualisasi Diri” (self-seksualization), yang menurut laporan American Psychological Association (APA), terjadi ketika individu menginternalisasi standar seksual eksternal dan menjadikannya tolok ukur utama nilai diri mereka.
Seksualisasi diri secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan sadar individu untuk mengeksploitasi daya tarik seksualnya sebagai instrumen utama demi meraih perhatian, validasi,
hingga keuntungan materi di ruang digita. Fenomena ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan fundamental: Apakah moralitas dalam ruang digital masih dibutuhkan? Ataukah kita
sedang menyaksikan hilangnya moralitas di media sosial?
Fenomena seksualisasi diri memunculkan dilema etika yang mendalam. Banyak pihak, terutama si subjek, mengklaim bahwa tindakan ini adalah manifestasi dari “otonomi tubuh” dan
kebebasan berekspresi. Mereka berargumen bahwa individu berhak mendefinisikan standar kecantikan dan seksualitas mereka sendiri.
Namun, dalam sudut pandang etika, perlu dikritisi: Apakah benar-benar ada otonomi saat tindakan tersebut secara konsisten didorong dan diberi insentif oleh algoritma kapitalisme digital? Apakah otonomi demikian dapat dibenarkan jika mereduksi nilai diri?
Melalui prinsip “Imperatif Kategoris”, Immanuel Kant (1724–1804) memberikan landasan moral untuk menjawabnya. Kant menuntut kita untuk selalu memperlakukan
kemanusiaan (baik dalam diri sendiri maupun orang lain) sebagai tujuan, dan tidak pernah hanya sebagai alat, ini berarti bahwa semua manusia, karena mereka adalah makhluk rasional yang
memiliki kehendak bebas (otonomi) dan kemampuan moral, memiliki martabat intrinsik.
Martabat ini membuat mereka tak ternilai dan harus selalu dihormati sebagai tujuan akhir dari tindakan apa pun. Seksualisasi diri melanggar prinsip ini karena mereduksi martabat diri. Ketika
tubuh digunakan hanya sebagai alat untuk menarik atensi atau uang, subjek secara moral mereduksi nilai intrinsiknya sendiri. Otonomi sejati harus didasarkan pada kehendak moral yang
rasional, bukan pada dorongan untuk menjadi objek yang laku di pasar.
Media sosial adalah medan perang bagi “Ekonomi Atensi,” di mana konten yang paling provokatif menghasilkan keuntungan yang tertinggi. Dalam kerangka pemikiran Karl Marx
(1818–1883), fenomena ini merupakan manifestasi dari komodifikasi diri yang didorong oleh kepentingan kapitalisme pemilik platform.
Ketika subjek merasa perlu mengobjektifikasi tubuhnya demi likes dan followers, ia telah mengubah dirinya menjadi aset digital yang nilainya
ditentukan oleh nilai tukar (daya tarik tatapan) dan bukan nilai guna otentiknya.
Hal ini diperburuk oleh desain algoritma video pendek (seperti Reels atau TikTok) yang secara sistematis mendorong konten dengan pakaian minim ke halaman utama (For You Page) karena dianggap memiliki tingkat retensi atau durasi tonton yang tinggi.
Algoritma ini menciptakan tekanan tak kasat mata bagi pencipta muda untuk ikut arus agar konten mereka tidak tenggelam dalam arus informasi. Tindakan ini secara fundamental mencerminkan “alienasi diri” di mana kebebasan adalah ilusi.
Subjek secara sukarela terlibat dalam perbudakan estetika yang didikte oleh struktur pasar, kehilangan otonomi sejati demi keuntungan sistem kapitalis. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memfasilitasi kerja digital di mana citra diri pengguna dieksploitasi untuk keuntungan perusahaan platform.
Realitas fenomena seksualisasi diri dalam media sosial ini berakar dari dua hal: pencarian validasi dan keuntungan material. Dampak buruknya adalah erosi moralitas digital yakni;
penormalan objektifikasi artinya, ketika konten yang memicu nafsu dan objektifikasi menjadi hal yang lumrah dan trending, batas-batas kesopanan kolektif menjadi kabur. Moralitas tradisional yang menghargai privasi dan kesusilaan perlahan tergerus, digantikan oleh etika platform yang memprioritaskan keterbukaan tanpa batas.
Selain itu dapat membuka pintu pelecehan seksual; ketika postingan semacam itu seringkali menjadi umpan bagi para predator. Secara faktual, individu yang memposting foto seksual sering menjadi sasaran utama Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO), mulai dari catcalling hingga doxing.
Moralitas digital runtuh ketika masyarakat cenderung menyalahkan korban (dia yang memancing) alih-alih mengutuk pelaku. Ketika figur yang paling populer dan diidolakan adalah mereka yang menjual citra seksual, generasi muda kesulitan menemukan panutan yang menekankan nilai-nilai internal, seperti kecerdasan atau integritas. Ini adalah tantangan yang serius bagi moralitas generasi muda.
Kita berada di persimpangan etika dan teknologi, di mana martabat manusia dihadapkan pada godaan “Ekonomi Atensi”. Refleksi kritis menuntut kita untuk mengakui bahwa klaim
“otonomi tubuh” di media sosial sering kali adalah ilusi alienasi yang didikte oleh algoritma pasar, yang secara implisit memaksa individu untuk menjadi komoditas. Perjuangan etika
bukanlah tentang sensor, melainkan tentang revolusi martabat yang fundamental: masyarakat harus berhenti menjadi konsumen pasif dari objektifikasi dan mulai bertindak sebagai agen moral aktif.
Mengikuti “Imperatif Kategoris” Immanuel Kant, kita harus secara kolektif menolak setiap tindakan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun orang lain, yang mereduksi manusia
hanya sebagai alat untuk like dan cuan. Perjuangan etika menuntut kita untuk mereklamasi ruang digital, memprioritaskan literasi kritis di atas liking, dan menjadikan penghargaan subjektivitas sebagai hukum tak tertulis, agar tubuh dan identitas kita tetap menjadi kuil, bukan papan iklan digital.
Krisantus Ane
