Flores Timur — Ketua Seksi Migran dan Perantau Paroki San Juan Lebao Tengah, Marselis Fernandez, berharap ke depan tidak ada lagi masalah yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Ile Mandiri.
“Beberapa tahun lalu, PMI asal Lewohala pulang dalam kondisi sudah menjadi mayat. Saya ingin ke depan masyarakat Kecamatan Ile Mandiri yang menjadi PMI tidak ada lagi yang bermasalah,” ujarnya.
Harapan tersebut disampaikan Marselis saat membuka kegiatan sosialisasi migrasi aman di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, NTT, Rabu, 24 Maret 2026.
Kegiatan sosialisasi bertema “Membangun Desa Mandiri, Melindungi Pekerja Migran dari Rumah” ini diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) bekerja sama dengan Migrant Care Jakarta, dengan dukungan INKLUSI.
Dalam sambutannya, Marselis menegaskan bahwa PMI sejatinya bukanlah bagian dari masalah, selama ada kesadaran untuk bermigrasi melalui mekanisme dan tahapan sesuai prosedur resmi.
Masalah justru muncul ketika masyarakat berangkat tanpa mengikuti prosedur yang benar. Ia juga menyoroti ketidakakuratan data PMI di Flores Timur. Data dari Dinas Tenaga Kerja (Naker) dinilai tidak sebanding dengan kondisi di lapangan, di mana jumlah PMI sebenarnya jauh lebih banyak karena banyak yang tidak terdata.
Marselis menceritakan, dalam kegiatan sebelumnya di Aula Paroki San Juan Lebao Tengah, ia sempat mengundang pihak Dinas Naker Flores Timur sebagai pembicara. Namun, ia mempertanyakan jumlah data PMI yang dinilai terlalu sedikit.
Menurutnya, data yang dimiliki paroki jauh lebih banyak dibandingkan data dari Dinas Naker. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana upaya pemerintah dalam melakukan pendataan secara berjenjang mulai dari desa.
Ia juga menegaskan bahwa pendataan tidak selalu harus bergantung pada anggaran. “Paling tidak mereka (Dinas Naker) bisa merespon. Jangan hanya melihat dari sisi anggaran. Bisa membuat format pendataan dan meminta pemerintah desa untuk melakukan pendataan,” katanya.
Marselis yang juga menjabat sebagai Camat Ile Mandiri menjelaskan bahwa data PMI sangat penting dan perlu terus diperbarui secara berkala. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi titik awal bagi Desa Watotutu dalam membangun tata kelola migrasi aman berbasis desa.
Ia juga mengimbau masyarakat agar bermigrasi dengan cara yang benar serta melengkapi dokumen resmi. Dengan demikian, PMI dapat bekerja secara aman dan bebas di negara tujuan.
Ia menggambarkan, PMI yang tidak memiliki dokumen ibarat tikus yang harus mengintip keluar dari lubangnya karena takut pada ancaman. Mereka tidak bebas bergerak karena khawatir terhadap operasi aparat imigrasi atau keamanan di negara tempat bekerja.
“PMI baru berani keluar jika tidak ada operasi. Kalau ada, mereka kembali bersembunyi,” jelasnya.
Marselis juga menambahkan bahwa pada tahun lalu, dalam pertemuan para uskup se-regio Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) di Larantuka, persoalan pekerja migran menjadi salah satu agenda penting dalam sinode.
Sebagai tindak lanjut, para uskup menerbitkan buku saku migrasi aman yang telah dibagikan ke seluruh paroki di Keuskupan Larantuka sebagai bahan sosialisasi kepada umat.
“Saya tidak tahu apakah di Stasi Watotutu sudah ada atau belum. Namun saya juga sempat menyarankan kepada RD Luka Laba Erap, selaku Ketua Komisi Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka, untuk mengaktifkan semua paroki dalam melakukan pendataan dan menyerahkannya ke keuskupan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur YKS, Mansetus Balawala, mengatakan bahwa persoalan PMI sangat kompleks dan menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari gereja, pemerintah, hingga LSM yang fokus pada perlindungan PMI.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur di bawah kepemimpinan Bupati Anton Doni Dihen dan Wakil Bupati Ignasius Uran telah menjadikan perlindungan PMI sebagai salah satu program prioritas daerah. Hal ini wajar, mengingat Flores Timur merupakan salah satu basis PMI terbesar di NTT.
“YKS hadir untuk memperkuat Program Sistem Keamanan Migrasi Desa (SISKAMDES) yang digagas pemerintah, melalui pengembangan Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Meski berbeda nama, secara substansi program ini sama,” jelas Balawala.
Ia menambahkan, indikator dalam SISKAMDES memiliki kesamaan dengan indikator dalam DESBUMI.
Terkait ketidaksesuaian data PMI antara Dinas Naker dan kondisi lapangan, Balawala menyebut hal tersebut juga menjadi temuan YKS dalam asesmen mereka.
Menurutnya, data Dinas Naker hanya mencakup PMI yang berangkat melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Sementara itu, sebagian besar masyarakat Flores Timur bermigrasi secara mandiri atau kultural tanpa menggunakan jasa perusahaan, sehingga tidak terdata.
Dengan hadirnya Program DESBUMI, diharapkan tata kelola migrasi aman dapat dibenahi mulai dari tingkat desa. Hal ini penting agar ke depan masyarakat yang ingin menjadi PMI dapat berangkat melalui jalur resmi.
“Kita harus menjadi PMI yang bermartabat,” tutup Balawala, sembari berharap dukungan dari semua pihak agar program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran.
Mansetus Balawala
