Di tengah dinamika politik yang kerap kali memanas, kita sering kali menyaksikan bagaimana dunia poltik menjadi arena yang penuh dengan intrik, persaingan, bahkan manipulasi.
Suasana ini membuat banyak orang berpandangan bahwa poltik adalah lapangan yang kotor dan jauh dari nilai-nilai moral. Pandangan ini sejalan dengan penyataan Adolf Hitler yang menyebutkan tidak ada lapangan kehidupan yang demikian kotor seperti politik (Dewantara 2018: 51).
Namun, apakah benar politik harus selalu berurusan dengan kotoran moral? Atau, bisakah kita membayangkan politik yang lebih etis dan adil?
Politik dan etika adalah dua konsep yang sering dianggap terpisah, tetapi sesungguhnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan bernegara. Politik, sebagai arena kekuasaan dan pengambilan keputusan, memegang peran yang sangat besar dalam menentukan arah sebuah negara dan kesejahteraan rakyatnya.
Di sisi lain, etika menyediakan kerangka moral yang seharusnya membimbing setiap tindakan dan keputusan politik. Tanpa etika, politik bisa dengan mudah berubah menjadi permainan kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat justru dirugikan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Dewantara (2018: 51) yang mengatakan bahwa moral merupakan lapangan pertimbangan dosa dan tidak dosa, sedangkan politik adalah lapangan kekuasaan melulu.
Di Indonesia, kita sering kali melihat bagaimana politik praktis terkadang menyimpang dari etika moral yang seharusnya menjadi landasan. Misalnya, menjelang pemilu, tidak jarang kita menemukan praktik-praktik politik uang atau pembagian sembako yang bertujuan untuk memenangkan simpati rakyat secara instan.
Praktik-praktik semasam ini mencerminkan betapa masih adanya kekosongan dalam penerapan etika dalam politik tanah air. Padahal, politik seharusnya tidak hanya tentang memenangkan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan bersama.
Dalam konteks ini, etika berperan penting sebagai penyeimbang. Politik yang baik adalah politik yang dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keputusan poltik harus diambil dengan mempertimbangkan dampak moral yang ditimbulkan, serta memastikan bahwa kesejahteraan umum menjadi tujuan utama.
Etika dalam politik menuntut para pemimpin untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama.
Maka, hubungan antara politik dan etika haruslah harmonis. Politik yang etis adalah politik yang berkeadilan, yang memperlakukan semua pihak secara sama, tidak berat sebelah, dan seimbang. Hal ini bukan hanya idealisme, tetapi sebuah kebutuhan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang sehat dan bermartabat.
Di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat, yakni untuk memastikan bahwa politik kita berjalan seiring dengan prinsip-prinsip etika moral yang kukuh. Hanya dengan begitu, kita dapat mewujudkan poltik yang benar-benar berpihak pada rakyat dan mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan yang berkeadilan.
Cicilia May Andar Wati (Mahasiswi STKIP Widya Yuwana Madiun)
