Jakarta. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunyamin, OSC mendukung penuh Musyawarah Nasional (Munas) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) pada Mei 2025.
“Kami sepenuhnya mendukung rencana LP3KN menyelenggarakan Munas sebagai salah satu upaya konsolidasi dengan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD),” ungkap Mgr. Anton dalam audiensi pengurus LP3KN di Gedung KWI Jakarta pada Senin, 7 April 2025.
Uskup Bandung tersebut menyampaikan agar LP3KN segera berkoordinasi dengan Vikaris Jenderal (Vikjen) di masing-masing keuskupan. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi antara LP3KN dan LP3KD di daerah dan setiap keuskupan dapat mendukung penuh kegiatan Pesparani serta pengembangan budaya lokal.
Ketua Umum LP3KN Muliawan Margadana melaporkan persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) LP3K yang akan diselenggarakan pada 9–12 Mei 2025 di Jakarta. Munas LP3K dijadwalkan akan dibuka Menteri Agama RI dan dihadiri lebih dari 250 perwakilan LP3KD, Keuskupan, dan Pembimas dari seluruh Indonesia dan menjadi forum penting untuk evaluasi dan perencanaan strategis ke depan.
Melalui Munas ini, LP3KN dapat makin solid dan terarah dalam pelayanannya kepada umat Katolik di bidang seni budaya dan liturgi, kerukunan umat, wawasan kebangsaan, serta moderasi beragama.
Dalam kesempatan ini, delegasi pengurus LP3KN juga menyampaikan berbagai perkembangan LP3K se-Indonesia dan rencana strategis lembaga dalam mendukung kegiatan Pesparani Katolik tahun 2026.
Muliawan menyatakan, hubungan LP3KN dengan pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, sangat konstruktif. Keterlibatan pemerintah dinilai sangat penting dalam pengembangan dan pembinaan kehidupan iman masyarakat Katolik melalui kegiatan Pesparani dan berbagai kegiatan dari LP3KN
Lebih lanjut, Muliawan menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara LP3KN dan LP3KD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Sinkronisasi program dan kegiatan masih menjadi tantangan tersendiri,” akunya.
Oleh karena itu, LP3KN akan terus mendorong dialog dan komunikasi lintas tingkatan, pemda, lembaga kebudayaan antaragama untuk memastikan arah kebijakan yang strategis dan efektif.
Lebih jauh, Mgr. Anton juga menyampaikan agar Munas yang juga akan membicarakan Pesparani Nasional 2026 dipersiapkan dengan matang sejak awal. Persiapan sejak dini akan memudahkan dalam menentukan lokasi, dukungan Pemerintah Daerah dan Otoritas Gereja, sebelum nantinya diverifikasi dalam sidang para uskup pada September 2025. “Kegiatan tersebut dapat terus menjadi wadah pembinaan iman yang inklusif, bermutu, dan mampu menjadi jembatan kerukunan umat,” harapnya.
Terkait dokumen kelembagaan, Ketua KWI mengingatkan agar Statuta LP3KN yang merupakan dasar hukum dan pedoman utama dalam menjalankan roda organisasi sebagai semangat pelayanan Gereja juga memperkuat posisi LP3KN dalam membina LP3KD sebagai lembaga yang profesional dan tepercaya.
Di samping memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan LP3KN di bawah kepengurusan Muliawan Margadana ini, Ketua KWI yang didampingi Sekretaris Eksekutif KWI, Rm. Paulus Christian Siswantoko, Pr, kembali mengajak lembaga ini mampu menjadi sarana membangun umat yang inklusif sehingga mampu membangun semangat persaudaran umat secara umum.
