Jakarta. Sidang Para Uskup se-Indonesia tahun 2023 dilaksanakan di gedung Konferensi Waligereja Indonesia, 7 – 14 November 2023. Tema yang dipilih dalam sidang tahun ini adalah “Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai”. Dengan tema itu, para uskup ingin menempatkan Sidang Sinodal Konferensi Waligereja Indonesia tahun 2023 sebagai bagian dari perjalanan sinodal Gereja Universal.
“Para uskup Indonesia tiada henti berjuang bersama semua umat beriman Kristiani di Indonesia untuk mewujudkan Gereja Sinodal: Gereja yang berjalan bersama seluruh umat manusia untuk membangun dunia, rumah kita bersama, menjadi tempat yang memungkinkan seluruh umat manusia hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya,” tulis Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM selaku Sekretaris Jenderal KWI dan Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC selaku Ketua KWI dalam rilis yang diterima UTUSAN.
Sidang tahunan KWI merupakan kesempatan bagi para Uskup se-Indonesia untuk melihat kembali perjalanan pelayanan KWI melalui komisi-komisi, lembaga, sekretariat, dan departemen yang ada di dalamnya bagi Gereja Indonesia, khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan kritis dan evaluatif serta usulan-usulan disampaikan demi pelayanan yang lebih baik, bukan menilai apalagi menghakimi suatu karya pelayanan.
Sidang KWI tahun ini didahului dengan studi bersama tentang situasi aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya dihadirkan dalam sidang ini untuk membantu para uskup melihat, memahami, kemudian menyikapi situasi terkini di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik yang berskala nasional maupun internasional.
Ada tiga sesi studi, yaitu Gambaran Pemilu 2024, Pemilu 2024 dalam Analisis Sosial-Politik, dan Keterlibatan Gereja Katolik dalam Pemilu 2024. Diskusi yang terjadi mendorong peserta sidang untuk menghidupi Tema Sidang, “Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai”, seraya menyongsong perayaan 100 tahun KWI 2024.
Gaudium et Spes menyatakan, “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga” (GS 1).
Digerakkan oleh semangat Konsili Vatikan II tersebut, para uskup menyadari dan melakukan discernment atas situasi yang terjadi di Indonesia saat ini yang bermuara pada munculnya berbagai keprihatinan yang muncul karena situasi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, khususnya, maupun bangsa manusia di dunia pada umumnya. Keprihatinan-keprihatinan tersebut disampaikan dalam Pesan Sidang KWI 2023.
Poin-poin dari pesan Sidang Sinodal KWI 2023 antara lain sebagai berikut.
Pertama, tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi, khususnya terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif baik pusat maupun daerah, dan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi.
Tingginya suhu politik tersebut rentan terhadap ancaman konflik horizontal yang dipicu oleh kepentingan politik sesaat dan diperparah oleh penyalahgunaan media informasi untuk menyebar kobohongan, fitnah, bahkan permusuhan. Para uskup mengingatkan akan bahaya politik identitas berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang rawan dimanfaatkan oleh para kontestan politik.
Kedua, para uskup juga mengajak semua pihak untuk memberi perhatian pada masalah-masalah lama tetapi penting, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), ketimpangan sosial, dan diskriminasi. Masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme yang naik-turun berdinamika di jalannya sendiri, juga masih sering dijumpai di dalam negeri ini. “Kita dituntut memberi perhatian serius bukan hanya pada masalah-masalah tersebut, tetapi juga pada oknum bangsa yang sampai hati mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi ataupun golongan,” catat Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Ketiga, perdamaian dunia sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perkonomian dan sosial dunia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, kini diganggu oleh perang yang menyengsarakan rakyat. Perang antara Rusia dengan Ukraina belum berakhir, kini perang di Palestina antara dua kelompok yang sama-sama mengaku keturunan Bapa Abraham atau Nabi Ibrahim terjadi.
“Situasi ini membuat rasa kemanusiaan kita seakan terkoyak-koyak. Keprihatinan itu makin terasa menyesakan hati karena kita tidak berdaya menghentikan perang tersebut. Kita hanya bisa ikut memberi bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan korban peperangan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak bisa mencampuri urusan internal negara lain dan hanya bisa berharap dan berdoa bahwa para pemimpin negara-negara yang sedang bertikai segera mengambil keputusan untuk menghentikan perang demi menghormati martabat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Di samping itu, perang dagang antarnegara maju dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menambah ketidaknyamanan kehidupan bersama masyarakat dunia,” lanjut Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Keempat, di dalam negeri, situasi kerawanan keamanan di Papua perlu mendapat perhatian serius. Di sebagian wilayah Papua masih terus terjadi konflik antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan aparat keamanan sehingga rasa aman bagi penduduk sipil tidak kunjung tercipta.
Penduduk sipil kerap menjadi korban. Untuk itu, pemerintah perlu duduk bersama dan berdialog dengan setiap kelompok. Belajar dari pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, pemecahan masalah di Papua juga harus melibatkan para kepala suku, tokoh adat, tokoh perempuan, para pimpinan Gereja, serta tokoh agama.
Para tokoh tersebut merupakan orang-orang yang mendengarkan, melihat, dan merasakan langsung penderitaan rakyat dan umatnya. Mereka tentu mempunyai cara-cara bijak dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. “Kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan tidak membedakan orang (Kis. 10:34), pemerintah juga tidak boleh membeda-bedakan warganya,” tegas Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Kelima, para uskup mengimbau masyarakat luas agar memperlakukan anak-anak dan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat. Perjuangan emansipasi kaum perempuan yang telah dimulai sejak era Ibu Kartini sampai di zaman ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Pada banyak bidang kehidupan sosial maupun politik dan ekonomi, kaum perempuan tetap terpinggirkan dan belum mendapatkan perlakuan setara dengan laki-laki sesuai dengan hak-haknya. Pada kenyataannya, kaum perempuan selalu hadir dan memberikan kontribusi dalam setiap babak sejarah Indonesia.
Untuk melindungi anak-anak dan kaum perempuan, pemerintah harus memberi hukuman berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan perdagangan orang. Tidak seorang pun, baik anak-anak maupun kaum perempuan, boleh dieksploitasi.
Keenam, tentang orang muda, para uskup mengingatkan bahwa orang muda bukan hanya pemilik masa depan, melainkan juga pemilik masa kini. Jika orang muda salah arah, kehidupan masa depan bangsa juga akan rusak. Maka, baik pemerintah maupun institusi swasta harus bekerja sama untuk memberdayakan orang muda sesuai dengan talenta yang dimiliki.
Orang muda harus mendapat kesempatan untuk menjadi warga negara yang kompeten. Diharapkan, mereka tidak menjadi angkatan yang bengkok, berbelit-belit, jahat, dan tidak setia (Bdk. Ul. 32:5; Mat. 12:39), melainkan angkatan yang terberkati (Bdk. Mzm. 14:5; 22:31)
Ketujuh, para uskup juga mengajak seluruh umat untuk tetap peduli pada krisis pemanasan global. Pemanasan bumi, penggundulan hutan, dan perubahan iklim adalah permasalahan yang menyangkut lingkungan hidup yang sekarang maupun ke depan, akan makin menantang.
“Kita diingatkan untuk terus mengimplementasikan Ensiklik Paus Fransiskus yakni, Laudato Si’ – Terpujilah Engkau (2015) dan ditegaskan lebih serius dalam Laudate Deum – Pujilah Allah (2023). Kami mengapresiasi berbagai lembaga yang melakukan gerakan penanaman pohon, pertanian, dengan pupuk organik dan pengolahan sampah dengan baik. Oleh karena itu, kami mengimbau pemerintah dan masyarakat bekerja sama mewujudkan bumi sebagai rumah kita bersama,” tutur Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Kedelapan, bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan karena dikaruniai bonus demografi yang baik. Demografi ini terus berubah seiring perjalanan dunia. Oleh karena itu, perubahan demografi ini perlu disikapi dengan bijaksana.
Di satu sisi, penduduk usia produktif akan menjadi lebih banyak jika dibanding dengan yang berusia tidak produktif. Sikap yang bijaksana diperlukan untuk menghindari timbulnya penyakit sosial.
Di sisi lain, jumlah usia produktif yang lebih banyak berpotensi mengubah gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif dan hedonis. Pesatnya perkembangan digital di berbagai bidang saat ini juga sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat.
Kesembilan, pemerintah telah mencanangkan Indonesia Emas 2045 sebagai tujuan perayaan 100 tahun Kemerdekaan. “Pada tahun tersebut, negeri kita diharapkan sudah maju dan unggul. Indonesia Emas menyemangati sekaligus mengingatkan kita untuk melakukan berbagai upaya mewujudkannya. Kami mendukung Pemerintah Republik Indonesia yang mengajak kita semua untuk berlari mengejar kemajuan, serta pada saat yang sama menepis berbagai rintangan yang bisa menghambat atau bahkan menghentikan gerak kencang kita sebagai masyarakat, bangsa, dan negara,” papar Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Kesepuluh, para uskup mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan; mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil-lemah-miskin-tersingkir-difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keutuhan alam ciptaan. “Kami meminta kepada para calon eksekutif dan legislatif serta penyelenggara Pemilu dan TNI-Polri untuk bersatu mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas dan bermartabat,” harap Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Akhirnya, pada uskup mengajak saudara-saudari sebangsa dan setanah air untuk saling bergandengan tangan dan dengan tulus hati mendukung pemerintah yang telah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat Indonesia.
“Kita semua wajib bekerja sama untuk dapat membuat kebijakan yang adil, komprehensif, dan bersifat segera. Dengan demikian, hal-hal yang menghalangi pencapaian kita sebagai bangsa bermartabat bisa disingkirkan. Marilah kita berjalan bersama menuju Indonesia Damai, ‘sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia’ (Flp. 2:2-3),” ajak Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius.
Pada akhir rilis, Mgr. Paskalis dan Mgr. Antonius memungkasi, “Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang dengan berbagai cara telah berusaha mengurangi segala gangguan atas cita-cita kita untuk menjadi masyarakat, bangsa dan negara yang maju, unggul dan damai. Semoga makin banyak orang yang berkehendak baik ikut serta menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia tercinta.”
