Manggarai Barat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Keuskupan Labuan Bajo, Ekonom Keuskupan Labuan Bajo bekerja sama dengan Tim Ekonomat Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menggelar Pembekalan Dewan Keuangan Paroki (DKP) dan Bendahara Paroki Keuskupan Labuan Bajo di Hotel La Rensia Labuan Bajo pada Selasa-Rabu, 9-10 September 2025.
Kegiatan ini dibuka Rm. Richardus Manggu, Pr selaku Vikjen Keuskupan Labuan Bajo. Ada tiga tim ekonomat dari Keuskupan Agung Jakarta yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini, yaitu Rm. Mikhael Wisnu Agung, Pr, Justinus Hari Susetyo, dan Yohanes Catur Prasetyo.
Rm. Richard menegaskan, Keuskupan Labuan Bajo sebagai keuskupan baru sedang menapaki tahap awal dalam menata struktur, sistem, dan arah pastoralnya. Pada Januari 2025, melalui Sidang Pastoral Pertama, Keuskupan Labuan Bajo menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Pastoral Tata Kelola dengan visi menjadi Gereja Keuskupan Labuan Bajo yang sinodal, solid, dan solider.
Visi ini meneguhkan komitmen seluruh umat, para imam, dan lembaga Gereja untuk berjalan bersama, membangun kesatuan, serta menumbuhkan semangat berbagi dan peduli demi karya pelayanan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, tata kelola menjadi kebutuhan mendesak bagi Keuskupan Labuan Bajo yang baru lahir. Tata kelola ini tidak hanya menyentuh aspek struktural, administratif, maupun pastoral, tetapi juga sektor keuangan sebagai penopang utama dari seluruh karya pelayanan.
Keuangan yang dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada misi Gereja akan menjadi fondasi kukuh bagi keberlangsungan pelayanan Keuskupan Labuan Bajo dalam jangka panjang. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berpotensi melemahkan kredibilitas Gereja dan menghambat pertumbuhan iman umat.
“Melalui pembekalan tata kelola keuangan ini, dua puluh enam paroki di Keuskupan Labuan Bajo diharapkan dapat memaksimalkan dana di paroki dan memastikan bahwa paroki dapat beroperasi dengan baik. Tentu hal ini tidak mudah sehingga butuh belajar dan terus belajar,” tutur Rm. Richard.
Ia pun menjelaskan, dengan perkembangan zaman yang sangat maju dan modern saat ini, dalam pengelolaan keuangan Gereja perlu adanya sistem tata kelola yang terus dibenahi dan diperbaiki. “Ada dua istilah yang selama ini selalu ada di kepala kita, yang penting baik-baik saja. Tapi ingat, yang baik itu belum tentu benar dan yang benar itu belum tentu baik,” wanti Rm. Richard.
Lanjutnya, “Kita harus memastikan bagaimana mengelola keuangan paroki, lembaga, dan keuangan keuskupan secara baik dan benar. Kita tahu, sebagian besar yang bekerja dalam mengelola keuangan paroki adalah tenaga-tenaga yang sukarela.”
Oleh karena itu, dalam mempelajari tata kelola keuangan yang baik, perlu adanya kerendahan hati untuk mau dibantu, dibimbing, dan dituntun. Pembekalan ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang berguna demi pengelolaan keuangan paroki yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Rm. Martin Wiliam, Pr selaku Ekonom Keuskupan Labuan Bajo menyampaikan bahwa setiap orang yang terlibat memiliki sebuah komitmen untuk mau berjalan bersama dengan visi Keuskupan Labuan Bajo yang sinodal, solid, dan solider.
“Kami sungguh yakin bahwa apa saja yang dimiliki oleh keuskupan ini, yang dipercayakan kepada kita, harus dikelola secara bertanggung jawab agar karya-karya perutusan, karya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Solid artinya kita memiliki dasar yang kukuh dalam iman, tata kelola, dan juga pelayanan. Solider artinya kita perlu peduli dengan sesama, terutama mereka yang kecil yang membutuhkan bantuan. Tata kelola yang mau kita wujudkan bukan hanya soal hal-hal administratif, tetapi lebih dari itu,” papar Rm. Martin.
Dalam pembekalan ini, ada dua hal dilakukan, yakni menyamakan visi dan pemahaman mengenai tata kelola keuangan dan membekali para DKP serta bendahara paroki dengan keterampilan praktis. “Tujuannya adalah untuk membentuk budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini harus menjadi budaya kerja kita,” tegas Rm. Martin.
Peran DKP dan bendahara paroki sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Mereka merupakan ujung tombak yang secara langsung mengelola, mencatat, melaporkan, sekaligus memastikan agar seluruh pemasukan dan pengeluaran paroki digunakan sesuai dengan misi pastoral dan kebutuhan umat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pembekalan yang memadai agar mampu mengemban tugas dengan benar, selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Gereja Katolik dan aturan negara.
Kegiatan pembekalan tata kelola keuangan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui pembekalan ini diharapkan tercipta kesamaan visi, pemahaman, dan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan di tingkat paroki maupun keuskupan.
Dengan demikian, Keuskupan Labuan Bajo dapat menata dan mengelola keuangannya sejak awal secara sehat dan bertanggung jawab sehingga benar-benar mendukung terwujudnya Gereja Keuskupan Labuan Bajo yang sinodal, solid, dan solider.
Melalui kegiatan pembekalan ini, para ketua DKP dan bendahara paroki akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip dasar tata kelola keuangan Gereja, sistem pencatatan, penyusunan, serta penyajian laporan keuangan paroki yang seragam, mekanisme pertanggungjawaban dana umat yang transparan, akuntabel, dan solider.
Dengan demikian, pembekalan ini diharapkan memperkuat kapasitas para pengelola keuangan paroki, membangun komitmen bersama, dan meneguhkan semangat Gereja yang semakin solid, solider, dan sinodal.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi DKP dan bendahara paroki dalam mengelola keuangan secara profesional, memberikan pemahaman tentang prinsip akuntabilitas, transparansi, dan solidaritas dalam pengelolaan keuangan paroki dan keuskupan, menyeragamkan format laporan keuangan paroki agar sesuai standar yang ditetapkan keuskupan, serta memperkuat sinergi antara paroki dan keuskupan dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang baik.
Rm. Mikhael Wisnu Agung, Pr dari Tim Ekonomat Keuskupan Agung Jakarta menjelaskan bahwa sangat penting dalam sistem keuangan dilakukan secara periodik.
“Sangat bahaya kalau ekonom itu sampai menjabat beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun. Itu tidak baik secara sistem dan di mata umat,” ujar Rm. Mikhael sembari menambahkan, “Ekonom itu kerjanya luar biasa. Kapan pun dibutuhkan dia harus siap. Tugasnya sangat berat karena membantu memeriksa, membaca, dan sebagainya.”
Ada beberapa materi dalam kegiatan ini, yaitu prinsip dasar tata kelola keuangan Gereja, penyusunan dan penyajian laporan keuangan paroki, mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan audit internal, penguatan kapasitas bendahara paroki dalam pengelolaan dana pastoral, serta pendalaman materi dan penyusunan rencana tindak lanjut di paroki.
Vinsen Patno
