Manggarai Barat. Paroki-paroki se-Keuskupan Labuan Bajo menggelar kegiatan Orientasi dan Penguatan Kader JPIC (Justice, Peace, and Integrity of Creation/Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) pada Jumat-Sabtu, 1-2 Agustus 2025 di Rumah SVD Ketentang, Labuan Bajo.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Wakil Seksi JPIC paroki-paroki se-Keuskupan Labuan Bajo sebagai upaya mempererat kolaborasi dan memperkuat semangat pelayanan sesuai visi dan misi Gereja.
Kegiatan ini dibuka dengan pemaparan materi dari Ketua JPIC Keuskupan Labuan Bajo, Rm. Fransiskus Nala K. Udu, Pr yang menyampaikan bahwa visi utama dari keuskupan yang baru dibentuk adalah membangun Gereja yang sinodal, solid, dan solider.
Ia menegaskan bahwa perjuangan Gereja dalam JPIC-MP (MP: Missionary Province) didasarkan pada dasar biblis-teologis, yaitu penciptaan manusia dan seluruh ciptaan oleh Allah yang penuh kasih (Kej. 1).
Selain itu, ajaran Bapa Gereja, seperti Irenius, mengungkapkan bahwa penciptaan sebagai tindakan kasih Allah dan bahwa Allah sendiri yang membawa segenap ciptaan pada kesempurnaan akhir dan bahwa seluruh ciptaan bertumbuh dan menjadi sempurna di dalam Allah.
Rm. Fransiskus mengajak seluruh peserta untuk mewujudkan nilai-nilai JPIC melalui mata yang peka, hati yang terbuka, dan tangan yang siap beramal kasih. Ia menegaskan pentingnya kerja sama kolaboratif dan sinodal dalam menguatkan persaudaraan, meningkatkan partisipasi aktif, serta meneguhkan misi Gereja di tengah dunia yang terus berubah, demi tercapainya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
Sementara itu, Sr. Frederika, SSpS, Ketua Komisi Gender Keuskupan Labuan Bajo, memaparkan tentang penanganan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan. Ia menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari mengenali kasus, proses penanganan, hingga pemberdayaan korban agar mampu menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas lingkaran upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melakukan sosialisasi tentang migrasi aman serta bahaya TPPO, terutama bagi perempuan, ibu rumah tangga, dan penyintas kekerasan.
Rm. Silvianus M. Mongko, Pr menyampaikan pentingnya advokasi sosial-yuridis terhadap hak warga lokal dalam konteks pembangunan. Ia mengajak para peserta memahami dan membina kesadaran hukum melalui diskusi bersama dan penggalian norma sosial yang melekat di masyarakat.
Selain itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara pastoral JPIC dan lembaga hukum dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial yuridis di tingkat paroki dan keuskupan.
Dalam sesi terakhir, Rm. Marthen L.P Jenarut, Pr (Sekretaris/Bendahara Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Konferensi Waligereja Indonesia/KWI) menjelaskan ruang lingkup program Seksi JPIC-MP di paroki, termasuk skema respons pastoral terhadap isu-isu JPIC, mekanisme rujukan dan pengaduan, serta kriteria dan fokus pelayanan pastoral yang harus dimiliki oleh para pelayan JPIC.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pelayan pastoral untuk mewujudkan misi Gereja dalam keadilan dan perdamaian.
Kegiatan ini diakhiri dengan semangat baru dan tekad bersama untuk menghidupkan nilai-nilai JPIC dalam pelayanan pastoral di masing-masing paroki, serta memperkuat solidaritas dan kolaborasi demi tercapainya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di wilayah Keuskupan Labuan Bajo.
Vinsen Patno
