Yogyakarta. Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (FKOK DIY) menyampaikan pernyataan sikap atas dinamika sosial dalam masyarakat yang berkembang dengan berbagai aksi di berbagai daerah yang saat ini masih kurang kondusif.
Melalui rilis yang diterima UTUSAN.NET melalui Petrus Eko Nugroho dari Pemuda Katolik Kabupaten Sleman, FKOK DIY menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya, FKOK DIY turut berbelasungkawa yang mendalam kepada keluarga Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang menjadi korban pada saat unjuk rasa pada 28 Agustus 2025. Mereka mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan.
FKOK DIY berpesan agar masyarakat tidak mudah terpancing pemberitaan media massa yang mengandung provokasi dan ujaran kebencian, tetap tenang dan waspada terhadap perkembangan situasi saat ini, ciptakan suasana aman, nyaman, dan damai dalam menyampaikan aspirasi tanpa merusak fasilitas publik yang akan merugikan banyak pihak.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari daerah yang berpotensi menjadi pusat kerumunan atau aksi massa demi keamanan dan keselamatan bersama, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta hindari terpancing emosi yang dapat memperkeruh suasana.
Masyarakat diajak bersama-sama membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam upaya menetralisir dan mengendalikan situasi keamanan yang sedang berkembang saat ini, tetap memantau dan menjaga keluarga, terutama yang berada di daerah-daerah yang saat ini dilanda kerusuhan.
Dalam situasi ini, FKOK DIY pun mengingatkan masyarakat untuk mendukung pemerintah untuk segera mengambil sikap atas kondisi saat ini agar tercipta suasana aman bagi masyarakat dan stakeholder yang ada.
Organisasi kemasyarakatan di Yogyakarta didorong untuk menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi. FKOK DIY berharap kepada pimpinan legisatif, eksekutif, dan yudikatif untuk bersikap bijak dan berbela rasa kepada masyarakat kecil, lemah, dan terpinggirkan.
Setiap memutuskan kebijakan tidak menimbulkan konflik di masyarakat serta bijak dalam menggunakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam mengambil keputusan yang bisa merugikan rakyat Indonesia.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 73 organisasi kemasyarakatan, di antaranya Perkumpulan Majelis Umat Kristen Indonesia DIY (MUKI DIY), DPD Perkumpulan Vox Point Indonesia DIY, Perkumpulan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta Pemuda Katolik Komda DIY.
