Setiap masyarakat memiliki aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemimpin. Aspirasi itu disalurkan melalui perwakilan. Namun, ketika suara rakyat tidak didengar, kekecewaan pun muncul. Bentuk kekecewaan ini tampak dalam 17 tuntutan pokok dan 8 tuntutan tambahan yang disampaikan masyarakat.
Tuntutan tersebut tidak bermaksud untuk bernegosiasi, melainkan sebagai bentuk perlawanan dan perwujudan aspirasi rakyat. Pertanyaannya, apakah bangsa kita bisa maju jika relasi rakyat dan pemerintah selalu berada dalam ketegangan?
Dalam kehidupan berbangsa, tentunya ada rakyat dan pemerintah. Pembedanya hanyalah kedudukan dan jabatan. Ketika demokrasi kehilangan arah, kita membutuhkan solusi yang jelas.
Dalam buku Logika: Seni Berpikir Lurus, Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum. (2019) menjelaskan prinsip penyisihan jalan tengah: “Suatu hal mestilah merupakan hal tertentu atau bukan tertentu, tidak ada kemungkinan hal ketiga.”
Artinya, pilihan selalu bersifat biner: ya atau tidak. Prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menilai tuntutan rakyat terhadap pemerintah. Kemudian, pemerintah juga harus lebih bersikap tegas dalam mengambil suatu kebijakan karena pemerintah adalah kepercayaan rakyat.
Rakyat yang bijaksana adalah rakyat yang dapat menuntut haknya. Beberapa waktu lalu taring singa masyarakat keluar dari kandangnya. Rakyat melakukan demo kepada DPR sebagai bukti bahwa rakyat ingin menuntut haknya. Jutaan mahasiswa, kaum buruh, bahkan tukang ojek pun turun tangan.
Hal yang menjadi perhatian adalah adanya korban yang dialami, salah satunya tukang ojek Affan Kurniawan tewas akibat dilindas kendaraan taktis Brimob. Dari persoalan itu, masyrakat semakin memanas. Titik demo tidak hanya di Jakarta, melainkan di tiap-tiap daerah di Indonesia.
Dari persoalan itu, apakah tindakan masyarakat itu salah? Dalam persoalan ini, Gereja juga menegaskan bahwa manusia memiliki martabat menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, manusia memiliki hak untuk hidup, kebebasan bereksplorasi, bekerja, dan sebagainya. Perlu diingat, menuntut hak bukanlah sikap melawan, melainkan mempertahankan martabat yang sudah Allah berikan.
Maraknya korban demonstrasi membuat rakyat meminta tuntutan kepada pemerintah. Sikap ini dikenal sebagai 17+8 Tuntutan DPR. Hal ini dilakukan, karena kekecewaan yang dialami masyarakat terhadap pemerintah, kemorosotan demokrasi, pelanggaran terhadap nilai Pancasila dan konstitusi, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN) yang terjadi.
Tuntutan tersebut dibuat karena adanya ketidakadilan, kekecewaan terhadap pemerintah, dan DPR yang tidak menjalankan amanat Pancasila. Gereja memandang permasalahan ini tentunya sebagai aspirasi rakyat. Dalam dokumen gereja (Centessimus Annus, 46) dikatakan, “…demokrasi yang benar menghormati martabat manusia dan partisipasi rakyat.” Bila suara rakyat di bungkam, maka bertentantangan terhadap martabat manusia.
Saya cukup sedih terhadap permasalahan ini. Persatuan dan kesatuan yang rusak akan demokrasi, menumbuhkan rasa ketidak adilan. Sebagai masyarakat, tentunya kita berharap penuh kepada pemerintah untuk dapat meminpin dengan adil.
Kesejahteraan yang dipandang oleh rakyat, seharusnya tidak dapat dinodai. Di satu sisi, kebijakan pemerintah sehurusnya dapat dilakukan masyarakat dengan baik, seperti membayar pajak.
Yesus mengatakan, “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat. 22:21). Sebagai refleksi pribadi, apakah kita sudah melakukan kebijakan seperti membayar pajak dengan baik atau belum? Mengapa kita menuntut lebih bila belum memberikan?
Sesungguhnya, masyarakat menginginkan haknya dihargai, pemerintah yang terbuka adil, dan bijaksana. Di usia 80 tahun sebagai bangsa berdaulat, tentu kita ingin menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Harapan saya, pemerintah terbuka kepada masyarakat dan korupsi segera dibasmi. Semoga pemerintah dapat membawa bangsa ini ke jalur yang damai sejahtera.
Nikodemus Danu Cesario Mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun, Prodi Pendidikan Teologi
