Demokrasi merupakan salah satu bentuk tata pemerintahan yang pada masa kini dianggap paling sesuai dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu. Namun, Gereja Katolik selalu mengingatkan bahwa demokrasi hanya memiliki nilai sejati jika dijalankan berdasarkan etika dan nilai moral yang kukuh.
Demokrasi yang dilepaskan dari nilai-nilai etis mudah jatuh menjadi alat manipulasi kelompok tertentu, “tirani mayoritas”, atau bahkan kedok bagi praktik otoritarianisme. Umat Katolik, sebagai bagian integral dari masyarakat, dipanggil untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan demokratis.
Panggilan ini tidak sekadar politis, melainkan teologis, karena berakar pada iman dan panggilan untuk mengusahakan “bonum commune” (kebaikan bersama). Menyampaikan aspirasi dengan benar dan baik adalah wujud nyata keterlibatan itu.
Kitab Suci menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:27). Martabat ini menjadi dasar teologis bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan sarana untuk menjamin martabat manusia dan keadilan sosial.
Yesus sendiri mengajarkan keberpihakan pada yang lemah. Dalam Injil Matius (25:40), Ia bersabda: “Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” Maka, menyampaikan aspirasi dalam demokrasi adalah tindakan iman: membela mereka yang tidak bersuara.
Paulus dalam surat Roma (13:1) mengingatkan bahwa pemerintahan berasal dari Allah. Namun, ini bukan pembenaran untuk menerima struktur yang tidak adil. Seperti para nabi yang menegur raja lalim, umat beriman dipanggil untuk menegakkan kebenaran melalui kritik yang konstruktif.
Lalu, Compendium of the Social Doctrine of the Church juga menegaskan: “Masyarakat politik yang demokratis harus berakar pada pengakuan martabat manusia” (CSDC, 406). Demokrasi yang tidak melindungi kehidupan, keadilan, dan kebebasan sejati akan kehilangan legitimasinya.
Hal ini diperkuat dalam Gaudium et Spes. Menurut Gaudium et Spes (1965), “Kebaikan bersama mencakup keseluruhan kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan manusia, baik sebagai pribadi maupun kelompok, untuk mencapai kesempurnaan mereka dengan lebih penuh” (GS, 26).
Aspirasi yang disampaikan umat harus selalu mengarah ke sini, bukan semata-mata kepentingan individual. Urusan yang dapat ditangani pada level masyarakat yang lebih rendah tidak boleh diambil alih oleh otoritas lebih tinggi (CSDC, 185). Dalam demokrasi, ini berarti aspirasi warga dari tingkat akar rumput harus diberi ruang, bukan disumbat oleh elite politik.
Paus Yohanes Paulus II dalam Sollicitudo Rei Socialis (1987) menekankan bahwa solidaritas adalah “tekad teguh untuk memperhatikan sesama” (SRS, 38). Demokrasi sejati harus menumbuhkan solidaritas, bukan memupuk individualisme yang merusak.
Ia kembali menguatkan hal ini dalam Centesimus Annus (1991). Dia menegaskan: “Gereja menghargai sistem demokrasi sejauh sistem itu menjamin partisipasi warga dalam pilihan politik dan menjamin bahwa mereka dapat memilih dan mengontrol pemerintahan” (CA, 46).
Namun, demokrasi tanpa nilai mudah jatuh ke dalam “relativisme etis”. Gaudium et Spes (1965) kembali menekankan keterlibatan umat beriman dalam pembangunan sosial-politik. Gereja mengakui “otonomi sah urusan duniawi” (GS, 36), tetapi mengingatkan agar semuanya tetap diarahkan pada kebaikan manusia seutuhnya.
Paus Benediktus XVI juga memperjuangkan hal yang sama melalui dokumen Gereja Caritas in Veritate (2009). Dia menyampaikan bahwa partisipasi politik harus dilandasi cinta kasih dalam kebenaran. Aspirasi harus mencerminkan perhatian terhadap pembangunan manusia seutuhnya dan persaudaraan universal (CV, 7).
Lalu, ada Paus Fransiskus yang mengajak umat untuk terlibat aktif. Hal ini dinyatakan dalam Evangelii Gaudium (2013). Ia menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan budaya dialog. “Kegiatan politik, begitu pula kegiatan ekonomi, harus diarahkan kepada kebaikan bersama” (EG, 205). Menyampaikan aspirasi bukan sekadar hak, tetapi tanggung jawab iman.
Kemudian, untuk semakin meningkatkan partisipasi aktif umat beriman Katolik dalam kehidupan sosial, maka terbitlah Fratelli Tutti tahun 2020. Dokumen ini menekankan persaudaraan universal.
Paus Fransiskus menegaskan pentingnya politik sebagai bentuk “kasih yang termulia” bila dijalankan demi kebaikan bersama (FT, 180). Demokrasi harus menghindari polarisasi dan kebencian, serta mengutamakan dialog.
Tradisi Gereja sepanjang sejarah menunjukkan peran aktif dalam kehidupan publik. Para nabi Perjanjian Lama menegur raja yang lalim, Gereja perdana menyuarakan Injil di tengah penindasan Romawi, dan para santo-santa menjadi saksi iman yang berani menghadapi tirani.
Tradisi doa liturgi juga mengajarkan keterlibatan ini. Dalam setiap Perayaan Ekaristi, umat mendoakan pemimpin bangsa agar diberi kebijaksanaan. Doa itu meneguhkan bahwa aspirasi umat harus sejalan dengan doa dan discernment rohani, bukan sekadar ekspresi kemarahan.
Aspirasi tidak boleh dibangun atas hoaks atau manipulasi. Caritas in Veritate (CV, 1) menegaskan: “Kasih dalam kebenaran adalah pendorong otentik bagi pembangunan manusia.” Umat dipanggil menyampaikan pendapat dengan cara yang menghargai sesama, meski berbeda pandangan.
Fratelli Tutti (FT, 217) mengingatkan tentang perlunya budaya perjumpaan. Gaudium et Spes (GS, 74) menyatakan dukungannya bahwa otoritas politik sejati harus mengabdi pada kebaikan bersama. Maka, aspirasi umat pun harus ke arah itu. Kekerasan dan ujaran kebencian tidak sesuai dengan Injil.
Evangelii Gaudium (EG, 239) menekankan mengenai perlunya dialog dan rekonsiliasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif warga. Centesimus Annus (CA, 46) menegaskan tentang pentingnya kontrol publik terhadap penguasa.
Dalam praktik demokrasi kontemporer, tantangan besar muncul: politik uang, polarisasi sosial, penyalahgunaan media, serta lemahnya pendidikan politik warga. Gereja menyadari problem ini, dan Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti (FT, 15) mengkritik “budaya membuang” di mana aspirasi kelompok kecil sering diabaikan.
Namun, harapan tetap ada. Gereja memandang demokrasi sebagai medan evangelisasi sosial, di mana umat bisa menjadi garam dan terang (Mat. 5:13-16). Partisipasi politik yang benar akan membantu membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.
Berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi dalam terang iman Katolik bukanlah pilihan tambahan, melainkan bagian dari panggilan Kristiani untuk menghadirkan Kerajaan Allah di dunia. Kitab Suci menegaskan martabat manusia dan tanggung jawab sosial.
Ajaran Sosial Gereja memberikan prinsip moral. Dokumen Gereja modern menekankan partisipasi, solidaritas, dan kebaikan bersama. Demokrasi yang sejati hanya dapat bertahan jika umat beriman, termasuk Katolik, mengambil bagian aktif dengan menyuarakan aspirasi yang benar, baik, damai, dan berlandaskan kasih.
Inilah cara umat Katolik menjadi saksi iman di tengah dunia, menghadirkan Injil dalam kehidupan publik, dan ikut membangun masyarakat yang adil serta bermartabat.
Marselinus Eligius Kurniawan Dua
