Menipisnya konstruksi normatif Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dalam Kurikulum Merdeka bukan sekadar isu teknis kurikulum, melainkan problem filosofis pendidikan nasional. Pendidikan agama dalam sistem Indonesia sejak lama diposisikan sebagai wahana pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta berakhlak mulia. Rumusan ini secara eksplisit bersifat normatif, bukan sekadar kognitif atau prosedural.
Namun dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang dirumuskan melalui kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, pendekatan pembelajaran lebih ditekankan pada fleksibilitas, diferensiasi, dan capaian pembelajaran berbasis kompetensi.
Secara konseptual, orientasi ini memang progresif. Tetapi ketika diterapkan pada Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, terjadi pergeseran dari pembentukan norma menuju pengembangan kompetensi generik. Norma dalam pendidikan agama bukan sekadar materi ajar.
Ia adalah struktur nilai yang mengikat, mengarahkan, dan membentuk horizon moral peserta didik. Ketika norma direduksi menjadi pilihan interpretatif yang longgar demi fleksibilitas pedagogis, maka pendidikan agama kehilangan daya imperatifnya.
Dalam dokumen Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dirumuskan dalam kerangka fase perkembangan dan profil kompetensi. Struktur ini memang sistematis, tetapi ada kecenderungan bahwa dimensi doktrinal dan normatif agama dipresentasikan dalam bahasa yang netral dan umum. Bahasa normatif seperti kewajiban moral, larangan etis, dan tanggung jawab spiritual bergeser menjadi istilah refleksi diri, kesadaran sosial, atau penguatan karakter.
Secara akademis, ini problematik. Sistem pendidikan yang mengaburkan fondasi normatif cenderung menghasilkan pemahaman etika yang situasional dan relatif. Peserta didik mampu mendefinisikan nilai tetapi tidak memiliki komitmen internal yang kokoh terhadap nilai tersebut.
Dalam konteks Indonesia yang plural, pengaburan norma bukan solusi toleransi, melainkan berpotensi melahirkan generasi dengan identitas moral yang cair dan rapuh.
Dalam tradisi Gereja Katolik, pendidikan moral tidak pernah dilepaskan dari dimensi normatif yang jelas. Dokumen Konsili Vatikan II Gravissimum Educationis artikel 1 menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang mampu mencapai kepenuhan hidup sekaligus mengarahkan dirinya kepada kebaikan moral.
Gravissimum Educationis artikel 3 bahkan secara khusus menekankan bahwapendidikan agama harus membantu peserta didik memahami iman secara sistematis serta membentuk
kehidupan moral yang konsisten. Gereja melihat pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya.
Katekismus Gereja Katolik artikel 2223 menyatakan bahwa pendidikan moral merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan iman. Artikel tersebut menegaskan bahwa pendidikan harus membantu manusia belajar menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab dalam terang nilai moral yang objektif. Akar teologis dari pendidikan moral sebenarnya sudah sangat jelas dalam Kitab Suci.
Kitab Amsal 22 ayat 6 yang mengatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ayat ini sejak
lama menjadi dasar teologis bagi pendidikan moral yang kuat dan konsisten.
Pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk mengisi pengetahuan tetapi juga menanamkan arah hidup. Untuk menghindari konflik interpretasi, norma agama sering dipresentasikan secara umum tanpa kedalaman teologis dan etis yang memadai. Akibatnya, pendidikan agama berubah menjadi pendidikan moral umum yang dilepaskan dari akar doktrinalnya. Pendidikan moral membutuhkan otoritas simbolik agar norma memiliki kekuatan mengikat. Tanpa legitimasi normatif, nilai hanya menjadi opini. Ketika Pendidikan Agama dan Budi Pekerti direduksi menjadi diskursus reflektif tanpa fondasi ajaran yang tegas, ia kehilangan otoritas simboliknya.
Fenomena ini tentu tidak bisa langsung disederhanakan sebagai akibat kurikulum. Namun ia menjadi indikator bahwa pendidikan karakter belum efektif membangun internalisasi nilai. Jika Pendidikan Agama dan Budi Pekerti tidak memiliki konstruksi normatif yang kuat, maka pembentukan integritas hanya berhenti pada slogan.
Internalisasi nilai memerlukan tiga unsur, yaitu kognisi moral, afeksi moral, dan komitmen normatif. Unsur terakhir inilah yang sering terabaikan dalam pendekatan berbasis kompetensi. Komitmen normatif mengandaikan adanya pengakuan terhadap norma yang dianggap benar dan mengikat.
Kurikulum Merdeka dibangun atas logika fleksibilitas. Sekolah diberi otonomi menyusun perangkat ajar sesuai konteks. Secara manajerial, ini progresif. Namun dalam pendidikan agama, fleksibilitas tanpa batas berpotensi menciptakan disparitas mutu dan kedalaman materi.
Norma agama bukan sekadar preferensi lokal. Ia memiliki dimensi universal dalam masing masing tradisi. Ketika implementasi pendidikan agama sepenuhnya diserahkan pada interpretasi sekolah dan guru tanpa standar normatif nasional yang tegas, maka terjadi fragmentasi pemahaman.
Pendidikan agama berubah menjadi variabel eksperimental yang tergantung pada kapasitas individu pengajar. Secara epistemologis, pendekatan ini mengaburkan perbedaan antara nilai normatif dan nilai prosedural. Nilai normatif bersumber pada ajaran fundamental agama.
Nilai prosedural hanya mengatur tata cara interaksi sosial. Ketika keduanya dicampur tanpa hierarki, pendidikan agama kehilangan orientasi transendennya.
Toleransi tidak dibangun dengan mengaburkan keyakinan, melainkan dengan mempertemukan keyakinan yang kokoh dalam ruang saling hormat. Menipisnya konstruksi normatif Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dalam Kurikulum Merdeka adalah gejala serius dalam lanskap pendidikan nasional. Ketika norma dilembutkan demi fleksibilitas dan pluralisme, pendidikan kehilangan daya bentuknya.
Pendidikan agama bukan ruang netral nilai. Ia adalah ruang pembentukan komitmen moral yang berakar pada ajaran transenden masing masing tradisi. Jika konstruksi normatif ini terus dibiarkan melemah, maka yang lahir bukan generasi toleran yang matang, melainkan generasi yang ragu terhadap kebenaran nilai yang mereka anut sendiri.
Pendidikan nasional memerlukan keberanian untuk mengembalikan kekuatan normatif itu, bukan dengan cara eksklusif, tetapi dengan kedalaman, ketegasan, dan integritas akademis yang tidak kompromistis terhadap esensi.
Marselinus Eligius Kurniawan Dua
